Subsidi Motor Listrik buat Ojol Kurang Tepat, Harusnya...

Rencana pemerintah untuk memprioritaskan ojek online dengan memberi subsidi motor listrik dinilai tidak tepat. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai langkah itu salah sasaran dan tidak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 tahun 2022, sangat jelas bahwa yang disasar peraturan tersebut adalah Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah" kata Damantoro, Ketua Umum MTI Pusat dalam keterangannya dikutip Rabu (14/12/2022).

MTI menilai angkutan online terutama sepeda motor yang akan diprioritaskan mendapat subsidi kendaraan listrik sesungguhnya tidak lebih membutuhkan subsidi ketimbang angkutan umum perkotaan lain yang berbasis bus atau rel.

"Bahkan sampai saat ini menurut undang-undang sepeda motor bukan angkutan umum dikarenakan oleh issue keselamatan yang tingkat fatalitasnya tinggi ketika terjadi kecelakaan dan belum adanya pengaturan perannya dalam tatanan transportasi nasional," kata dia.

Lanjut dia, masalah transportasi yang disebabkan oleh dominasi kendaraan pribadi, maka solusi yang diambil adalah menekan penggunaan sepeda motor terutama di wilayah perkotaan dan mendorong pergeseran masyarakat ke angkutan umum melalui kebijakan push and pull.

Pembangunan angkutan umum perlu dilakukan dengan kebijakan push and pull factors. Push adalah mendorong masyarakat meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi, dan pull adalah kebijakan menarik masyarakat beralih ke angkutan umum.

Damantoro menambahkan ketika kualitas layanan angkutan umum dibangun secara sistematis, terintegrasi, dan menjadi moda transportasi yang diminati warga masyarakat, maka dapat diharapkan terjadi trend penurunan penggunaan kendaraan pribadi, yang otomatis akan menurunkan konsumsi dan subsidi BBM.

Pemerintah bisa mendapatkan pajak karbon

"Harga BBM bisa dijadikan push factor agar masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadi. Kenaikan harga minyak internasional bukannya menjadi beban bagi fiskal pemerintah akibat subsidi tinggi, tetapi malah bisa menjadi pendapatan tambahan untuk menyediakan trade off bagi masyarakat berupa layanan angkutan umum yang berkualitas tinggi dan terjangkau," kata dia.

Selain itu, jika masalahnya adalah disparitas harga kendaraan listrik yang lebih tinggi dari kendaraan BBM, maka pajak karbon dapat diterapkan agar terjadi kompetisi sehat antara kendaraan listrik dan BBM.

"Alih alih pemerintah mengeluarkan subsidi kendaraan listrik, malah pemerintah akan mendapatkan pajak karbon dari mekanisme ini," kata dia.

Damantoro menjelaskan pajak karbon juga merupakan penerapan konsep polutan pay principle di mana para penggunaan kendaraan BBM yang mengotori udara dengan asap kendaraannya membayar pajak untuk polusi yang diciptakannya.

Setuju dengan insentif fiskal, idealnya..

MTI setuju dan memandang perlu adanya dukungan fiskal pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik sebagai upaya konversi energi BBM ke energi listrik, tetapi subsidi lebih tepat diberikan untuk pembangunan infrastruktur.

"Bukan pada kegiatan konsumsi yang seharusnya dibiarkan menjadi bagian dari mekanisme pasar dimana demand dan supply tercapai secara alamiah berdasarkan keseimbangan aspek keekonomiannya," kata dia.

Idealnya, lanjut Damantoro, jika Kementerian ESDM memberikan dukungan subsidi infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station, jaringan battery swab, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasilitas pengisian daya bagi kendaraan listrik.

"Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai trilliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan," kata dia.

Murah Meriah! Motor Listrik Dapat Potongan Subsidi Rp 7 Juta di Transmart

Murah Meriah! Motor Listrik Dapat Potongan Subsidi Rp 7 Juta di Transmart