Kualitas Udara DKI Jakarta Tidak Sehat, Sepeda Motor Sumber Polusi Terbanyak

Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) mengungkapkan kualitas udara DKI Jakarta buruk dalam 10 tahun terakhir. Dari berbagai sumber polutan, sepeda motor jadi penyumbang paling banyak.

"Tren kualitas udara DKI Jakarta relatif buruk, setidak-tidaknya dalam 10 terakhir ini. Konsentrasi pencemaran udara untuk parameter PM10 melewati baku mutu yang ditetapkan pemerintah, demikian pula PM 2,5, Ozon, dan sulfur dioksida, yang masih di bawah baku mutu itu hanya nitron dioksida, dan karbon monoksida," kata Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin dalam diskusi virtual.

KPBB menjelaskan pada periode 2011-2020, kualitas udara Jakarta tidak sehat. Pada 2020 konsentrasi rata-rata tahunan PM 2,5 (46,1 g/m3), PM10 (59,03 g/m3), Ozone (83,3 g/m3), dan sulfur dioksida (42,76 g/m3). Sementtara nitrogen dioksida 14,92 g/m3 dan karbon monoksida 3.610 g/m3.

"Kondisi seperti ini menempatkan Jakarta tidak sehat," jelas dia.

Dia memaparkan konsentrasi pencemaran konsentrasi PM10 totalnya cukup besar, sekitar 39 ribu ton (per hari) polutan dimuntahkan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebanyak 19 ribu di antaranya berasal dari kendaraan bermotor atau sekitar 47 persen, 20 persen industri, 11 persen dari debu jalanan, pembakaran sampah 5 persen, konstruksi sekitar 11 persen, dan power plant 4 persen,

Sedangkan konsentrasi PM 2,5 atau partikel debu 2,5 milimicron totalnya itu 29 ribu ton per hari. Hampir 17 ribu ton berasal dari transportasi.

"Beban emisi -polutan udara, di Jabodetabek diperkirakan 19.165 ton per hari, yang bersumber dari sepeda motor 45 persen, truk 20 persen, bus 13 persen, mobil diesel 6 persen, mobil bensin 16 persen, dan kendaraan roda tiga sekitar 0,01 persen," ujar pria yang disapa puput ini.

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI membuat Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU) untuk menanggulangi dampak pencemaran udara di Jakarta. Tapi KPBB melihat ini diprediksi hanya akan menjadi macan kertas.

"Grand strategy ini masih banyak bolong-bolongnya, untuk konteks penaatan hukum dan kejelasan teknis pelaksanaannya, selain belum diatur oleh back-up peraturan perundangan yang memadai. Diprediksi hanya menjadi macan kertas yang tidak punya efek dalam pengendalian pencemaran udara," ujar Puput.

"SPPU akan menjadi macan kertas, sampai saat ini belum ada regulasi yang mengikat, rencana diusulkan dalam bentuk Pergub, menurut kami tidak cukup di situ, SPPU melibatkan lintas sektor, kelembagaan, rasa-rasanya tidak akan mempan kalau hanya diatur oleh seorang gubernur," sambung dia.

"Apalagi Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan menyatakan bahwa kontributor pencemaran udara tidak saja datang dari internal Jakarta, tapi dari luar DKI Jakarta, itu membuktikan bahwa tidak cukup untuk mengendalikan pencemaran DKI Jakarta lewat Pergub, tapi perlu aturan yang lebih tinggi, dalam konteks ini Perda, selain Perda nanti perlu dituntut kepiawaian gubernur untuk melakukan lobi untuk pemerintah pusat maupun ke pemerintah daerah di sekitar DKI Jakarta," tambah Puput.