Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Ganti Kendaraan Listrik, Nggak Harus Beli Baru..

ADVERTISEMENT

Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Ganti Kendaraan Listrik, Nggak Harus Beli Baru..

Tim detikcom - detikOto
Jumat, 16 Sep 2022 15:21 WIB
Saat mengunjungi pameran GIIAS 2021, Jokowi sempat menjajal mobil listrik Mitsubishi yang belum dijual untuk umum, yaitu Mitsubishi Minicab-MiEV. Begini momennya.
Presiden Joko Widodo Foto: Setpres
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicles) sebagai kendaraan dinas pemerintah. Arahan ini untuk mendorong penggunaan BEV.

Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu diteken Jokowi pada 13 September 2022.

Instruksi ini ditujukan ke seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati/wali kota.

Terdapat enam instruksi yang diberikan Presiden Jokowi yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pemerintahan di tingkat daerah hingga pusat untuk menyusun regulasi dalam rangka mempercepat penggunaan kendaraan listrik.

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah saat ini, sebagai berikut:

1. menyusun dan menetapkan regulasi dan/atau kebijakan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
2. menyusun dan menetapkan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; dan
3. meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle).

Sedangkan diktum kedua berisi instruksi khusus kepada sejumlah menteri, di antaranya Menko Kemaritiman dan Investasi, Mendagri, Menhan, Panglima TNI, Menkeu, Mendikbud-Ristek, Kepala BRIN, Menperin, Menteri ESDM, Menhub, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri BUMN, Menparekraf, Menteri Investasi, Kapolri, Kepala Staf Kepresidenan, hingga kepala daerah.

Selanjutnya, diktum ketiga tidak mewajibkan untuk membeli kendaraan listrik yang baru. Pemerintah pusat atau daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa dan atau konversi kendaraan bermotor bakar jadi kendaraan BEV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Soal pendanaan, pada diktum kelima disebutka pendanaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas bersumber dari APBN, APBD, dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi diktum kelima



Simak Video "Wuling Air ev Masih Kemahalan, Harga Mobil Listrik Rakyat Harusnya Segini"
[Gambas:Video 20detik]
(riar/din)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT