Omicron Naik, Ganjil Genap Bukan Solusi Terbaik

Jakarta -

Karena varian Omicron, kasus harian COVID-19 melonjak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang ingin beraktivitas. Di sisi lain, kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor dianggap bertentangan dengan penanganan COVID-19.

Edison Siahaan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) menyebut, kebijakan ganjil genap di tengah situasi COVID yang mengganas sangat tidak efektif.

"Ini juga sekaligus tidak sebangun dengan kebijakan yang lebih urgent yaitu menyelamatkan jiwa manusia dari pandemi virus COVID-19. Di mana setiap orang diminta untuk disiplin menjalankan prokes (protokol kesehatan), satu di antaranya sosial distancing alias jaga jarak," kata Edison kepada detikcom, Kamis (3/2/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, kebijakan ganjil genap memaksa orang untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Hal itu berpotensi menimbulkan kerumunan di terminal, stasiun dan halte-halte.

"Sayangnya, Pemprov DKI tidak cepat merespon kondisi nyata yang sedang terjadi yaitu lonjakan kasus positif COVID harian. Apalagi tidak ada jaminan untuk tdk berdesak-desakan saat menggunakan transportasi angkutan umum. Karena nyaris semua angkutan umum penuh sesak terutama saat jam- jam sibuk," sebutnya.

Memang, Pemprov DKI Jakarta mengklaim pemberlakuan kebijakan ganjil genap bukan untuk memindahkan mobilitas masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum saat pandemi. Namun, ganjil genap ini disebut agar masyarakat bisa mengurangi mobilitas di tengah pandemi COVID-19.

Meski begitu, Edison menilai pernyataan Pemprov DKI Jakarta itu keliru. Dia bilang, masyarakat akan tetap bepergian menggunakan transportasi umum saat pelat nomor kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal ganjil/genap.

"Justru logika berpikirnya Pemprov DKI agak lucu. Sebab, pemilik kendaraan yang bernomor ganjil akan menggunakan kendaraan angkutan umum saat tanggal genap untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Sebaliknya yang genap juga begitu. Lalu apakah Pemprov DKI ingin supaya warga tidak menjalankan aktivitas?" kata Edison.

"Dasar kebijakan gage (ganjil genap) itu untuk mengurangi kendaraan yang sangat jelas memicu kemacetan di jalan raya. Artinya kemacetan tidak terjadi kalau aktivitas dengan berjalan kaki. Nah mobilitas yang mana maksud Pemprov DKI?" sambungnya.

(rgr/lth)