Buka IAM & IIMS, Bamsoet Bicara Upaya Pengembangan Otomotif Tanah Air

Jihaan Khoirunnisa - detikOto
Sabtu, 27 Nov 2021 21:58 WIB
MPR
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) membuka pameran otomotif Indonesia Automodified (IAM) x IIMS Motobike Show 2021 di Mall Senayan Park, Jakarta. Pameran otomotif yang diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama HIN Promosindo selama dua hari, 27-28 November 2021, ini menampilkan berbagai kendaraan modifikasi dari berbagai pabrikan seperti Benelli, Gesits, Kawasaki, Triumph dan Selis.

"Termasuk menyajikan supercar langka yang jarang tampil di hadapan publik, seperti Mclaren Senna, Lamborghini Aventador, Mclaren 720S, Mclaren 765LT, Honda S2000, Porsche Cayman dan BMW M2. Tidak hanya itu, para pecinta aksesoris dan aftermarket juga bisa memanfaatkan ajang ini, karena juga dimeriahkan dengan berbagai program. Antara lain Test Ride, Parade & Catwalk, Car Meet & Car Competition, IAM Host & HINGirlfriends, serta Year End Sale and Auction," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (27/11/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan IMI bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pariwisata (Kemenparekraf) telah sepakat menjadikan industri modifikasi otomotif, baik dalam bentuk kit car/replika hingga restorasi, sebagai bagian dalam memperkuat tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dari sektor ekonomi kreatif.

Menurutnya, Kemenparekraf akan memasukkan sektor modifikasi otomotif dalam peraturan pemerintah yang saat ini tengah disusun sebagai turunan dari UU No.24/2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dengan begitu industri modifikasi otomotif bisa segera memiliki payung hukum.

"Amerika, Australia, Inggris dan berbagai negara dunia lainnya sudah memiliki peraturan untuk melegalkan kendaraan hasil modifikasi. Indonesia harus menuju ke sana. Selain melalui Kemenparekraf, IMI bersama Kementerian Perhubungan juga akan menyusun prosedur legalitas kendaraan modifikasi, agar para modifikator memiliki acuan yang jelas dalam memodifikasi kendaraan, sehingga bisa legal digunakan di jalan raya. Dengan melegalkan kendaraan modifikasi, Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri modifikasi di Asia Tenggara, Asia, dan bahkan dunia," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan IMI bersama Kementerian Perhubungan juga sedang menyelesaikan tiga regulasi dalam pengembangan dunia otomotif Tanah Air. Ketiganya ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Dalam pembahasannya, dia menjelaskan IMI diwakili Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, sementara Kementerian Perhubungan diwakili Direktur Sarana Transportasi Jalan Risal Wasal.

"Regulasi pertama menyangkut legalitas kendaraan re-kreasi, modifikasi, dan restorasi untuk menggairahkan pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut. Setidaknya, menurut catatan Kementerian Perhubungan, ada 24 lebih pelaku usaha re-kreasi. Sementara untuk modifikasi dan restorasi jumlahnya juga tidak kalah banyak. Selama ini karena ketiadaan regulasi dalam mengurus legalitas, berbagai kendaraan rekreasi, modifikasi, dan restorasi yang dihasilkan berbagai pelaku UMKM tidak bisa dipakai secara legal di dalam negeri," terang Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, regulasi kedua tentang menjadikan IMI Pusat dan Daerah sebagai rekanan Kementerian Perhubungan dalam melakukan Uji Tipe Khusus terhadap kendaraan konversi berbahan bakar minyak ke bermotor listrik. Dengan catatan, kendaraan konversi tersebut diperuntukan sebagai penggunaan pribadi, bukan untuk bisnis atau dijual secara massal.

"Hal tersebut dilakukan mengingat Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor milik Kementerian Perhubungan hanya terdapat di Bekasi, Jawa Barat. Menjadikan IMI Pusat dan Daerah sebagai pengelola Uji Tipe Khusus, akan memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke Bekasi, melainkan bisa dilakukan melalui IMI di daerahnya masing-masing," katanya.

Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan regulasi ketiga mengenai legalitas kendaraan listrik yang dihasilkan oleh berbagai pelaku UMKM, termasuk Badan Layanan Umum yang dimiliki kampus. Mengingat saat ini sudah banyak UMKM dan BLU kampus yang telah melahirkan kendaraan listrik.

"Dengan adanya regulasi legalitas yang jelas, pelaku UMKM dan BLU bisa membuat business plan jangka panjang. Sehingga prototype kendaraan listrik yang dihasilkan bisa diproduksi secara massal, menjadi kebanggaan nasional. Tak hanya berakhir sebagai prototype semata," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)