Perlu Dibenahi, Pertumbuhan Kendaraan Barang di Perkotaan Sumbang Kemacetan dan Polusi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendorong dilakukannya pembenahan sistem logistik perkotaan di Indonesia. Permasalahan yang timbul dari sistem logistik mulai dari kemacetan lalu lintas hingga kerusakan lingkungan perkotaan.

Dalam siaran pers Kementerian Perhubungan disebutkan, saat ini terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan sistem logistik di Indonesia. Di antaranya, berdasarkan data Kementerian Keuangan, bahwa biaya logistik tahun 2020 di Indonesia menjadi yang termahal di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan dari persentase tersebut sebanyak 8,5% disumbangkan oleh transportasi darat.

Menhub mengungkapkan, pertumbuhan layanan logistik dan kendaraan barang di daerah perkotaan juga ikut memperburuk kondisi jalan raya dan menciptakan kemacetan lalu lintas. Pertumbuhan layanan logistik juga berkontribusi pada kerusakan lingkungan perkotaan secara keseluruhan.

"Perlu dibentuk sistem logistik perkotaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta lebih ramah lingkungan," kata Budi.

Permasalahan lainnya, kemudahan dan manfaat yang ditawarkan melalui belanja e-commerce turut memicu dampak negatif kualitas hidup di perkotaan dengan adanya aktivitas-aktivitas logistik perkotaan. Misalnya, tingginya mobilitas kendaraan di jalan raya perkotaan mulai angkutan motor hingga truk angkutan yang menimbulkan kemacetan lalu lintas dan juga adanya pelanggaran dimensi kendaraan angkutan barang.

Angkutan barang dinilai berkontribusi memperburuk lingkungan perkotaan. Kebisingan atau polusi suara di perkotaan juga menjadi salah satu produk sampingan dari angkutan barang yang patut mendapat perhatian.

Sesuai kajian ALICE (Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe), angkutan barang di perkotaan menghasilkan emisi yang mencapai 25% CO2 dan 30-50% NOx serta beberapa partikel penyerta.

"Perkembangan industri logistik terus mengalami perubahan tren dan teknologi yang semakin pesat, yang juga menimbulkan permasalahan baru. Hal ini perlu direspon dengan cepat oleh dunia industri dan para penyedia jasa logistik," ujar Budi.

Kepala BPTJ Polana B. Pramesti mengatakan, ada beberapa program pembenahan sistem logistik di darat yang telah digagas dan tertuang di dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Program ini menargetkan penurunan biaya logistik menjadi 20% dari produk domestik bruto (PDB).

"Oleh karena itu, BPTJ membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan sektor, termasuk berbagai perubahan lingkungan strategis yang mempengaruhi logistik perkotaan, di antaranya revolusi industri 4.0 telah menciptakan tren baru dalam berbelanja yang mulai jamak dipraktekkan oleh kaum urban," ujar Polana.