Kendaraan Siapa Saja yang Boleh Dikawal Polisi?

Rangga Rahadiansyah - detikOto
Senin, 15 Mar 2021 17:54 WIB
Konvoi motor listrik merupakan rangkaian dari Pameran Kendaraan Bermotor Listrik di Monas. Sejumlah menteri turut serta di konvoi tersebut.
Konvoi Kendaraan Bermotor Listrik. Foto: Pradita Utama.
Jakarta -

Mungkin Anda sering melihat konvoi kendaraan baik itu mobil hingga motor gede (moge) dikawal oleh Polisi. Peristiwa viral yang terbaru adalah ketika rombongan mobil Porsche ditilang saat dikawal petugas Dinas Perhubungan.

Day & Night Crew (DNC) memberikan klarifikasi. Saat itu, DNC mengadakan konvoi sebanyak 25 mobil menuju Aston Hotel di Sentul, Bogor.

"Kami menyadari adanya konvoi ini berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, oleh karena itu kami minta kepada teman-teman dari dinas perhubungan, polisi militer, juga pengawalan khusus untuk mengawal kami supaya kami tidak terjebak dalam satu situasi ugal-ugalan," ujar salah satu member DNC, Gema Goeyardi, dalam media sosial DNC @dnc_carclub, Senin (15/3/2021).

Menurut praktisi keselamatan berkendara yang juga instruktur sekaligus pendiri Jakarta Defensive Driving Consultant (JDDC), Jusri Pulubuhu, yang berhak memberikan pengawalan konvoi hanya petugas kepolisian. Hal itu sudah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam peraturan itu, tepatnya pada Pasal 134, ada tujuh kendaraan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai urutan sebagai berikut:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
2. ambulans yang mengangkut orang sakit;
3. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
5. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
6. iring-iringan pengantar jenazah; dan
7. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artinya, konvoi kendaraan dibolehkan memperoleh hak utama, asalkan menurut pertimbangan petugas kepolisian. Ditambahkan pada Pasal 135 ayat (1), Kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Lalu, siapa saja yang boleh dikawal polisi? Simak halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2