Omnibus Law Disahkan, Daihatsu: Ada Pegawai Ikut Demo, tapi Tak Ganggu Produksi

Pabrik Daihatsu — Pabrik Astra Daihatsu Motor. Foto: Dok. PT Astra Daihatsu Motor

Jakarta -

Astra Daihatsu Motor (ADM) mengonfirmasi ada pegawainya yang mengikuti aksi demonstrasi menolak Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Meski begitu, Daihatsu mengatakan aktivitas tersebut tidak sampai mengganggu jalannya produksi.

Gelombang penolakan terhadap pengesahan Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terus berlanjut hari ini (6/10). Dikabarkan sekitar dua juta buruh akan melakukan mogok kerja nasional. Selain melakukan mogok kerja, para buruh juga akan turun ke jalan untuk demonstrasi.

Aksi penyampaian pendapat ini akan diikuti buruh dari sejumlah sektor industri seperti industri kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, elektronik dan komponen, hingga otomotif.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dijelaskan Marketing Director dan Corporate Planning & Communication Director ADM, Amelia Tjandra, disahkannya Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak sampai menimbulkan gelombang aksi di fasilitas perakitan Daihatsu. Meski demikian, ada perwakilan serikat pekerja, yang ikut dalam aksi demonstrasi tersebut.

"Ada perwakilan (pekerja yang ikut demo-Red)," bilang Amel, melalui pesan singkat kepada detikOto, Selasa (6/10/2020).

Lanjut Amel, perwakilan pekerja yang ikut berdemonstrasi tidak sampai mengganggu aktivitas produksi mobil Daihatsu.

"Produksi masih berjalan," sambungnya.

Amel menjelaskan, kondisi industri otomotif saat ini mengalami cobaan cukup berat lantaran dihantam pandemi virus Corona. Jadi ketika ekonomi nasional dan industri otomotif sedang berjuang untuk tetap berproduksi, hal itu harus disyukuri.

"Kondisi saat ini berat banget. Baik untuk perusahaan maupun untuk karyawan. Jadi jika perusahaan bisa berproduksi dan bekerja, itu merupakan kesempatan yang luar biasa. Banyak perusahaan tutup dan karyawannya kena PHK," bilang Amel.

Menyoal Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Amel menyampaikan pandangan bahwa kebijakan tersebut bukan termasuk instrumen yang akan membangkitkan industri otomotif Indonesia di masa pandemi.

"Karena industri otomotif bisa bangkit jika ada daya beli konsumen yang ditunjukkan dengan pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product)," tukasnya.