Pengelola Parkir Harus Sediakan 10% Kapasitas untuk Sepeda, Bakal Terisi Penuh?

Jakarta -

Selama masa PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung penggunaan sepeda sebagai mobilitas warga. Tak sedikit juga masyarakat yang melakukan mobilitas pakai sepeda baik untuk kegiatan harian maupun hanya saat akhir pekan.

Bahkan, dalam Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020 disebutkan, selama masa transisi untuk semua ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi sepeda sebagai sarana mobilitas penduduk sehari-hari untuk jarak yang mudah dijangkau.

Dalam peraturan itu juga diminta agar disediakan parkir khusus sepeda. Fasilitas parkir sepeda itu ditempatkan ri ruang parkir perkantoran, ruang parkir pusat perbelanjaan, halte, terminal, stasiun, dan pelabuhan dermaga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, penyediaan ruang parkir khusus sepeda di perkantoran dan pusat perbelanjaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari kapasitas parkir. Hal inilah yang menjadi perdebatan oleh Indonesia Parking Association (IPA).

Ketua Indonesia Parking Association (IPA), Rio Octaviano, mengatakan ada potensi kehilangan pendapatan jika lahan parkir dikosongkan sampai 10% untuk parkir sepeda. Pihaknya khawatir 10% lahan parkir untuk sepeda itu tidak selalu penuh.

"Bayangin kalau di situ ada 1.000 lot, 10% berarti 100 lot untuk sepeda, dan belum tentu terisi," kata Rio kepada detikcom.

"Di situ ada potential loss tarif parkir. Ini jadi masalah, kita lagi mencoba membahas dengan teman-teman Dishub juga," katanya.

Meski saat ini sedang ramai penggunaan sepeda, Rio menganggap hal itu belum tentu menjamin parkir sepeda yang disediakans ampai 10% dari satuan ruang parkir (SRP) akan dipenuhi oleh sepeda.

"Belum tentu, coba kita lihat ada nggak parkir sepeda yang over capacity? Kan belum ada cerita parkir sepeda yang over capacity," ujarnya.