Selasa, 21 Apr 2020 11:55 WIB

Jokowi Larang Warga Mudik, Ini Tuntutan Pengusaha Bus

Luthfi Anshori - detikOto
Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik atau pulang kampung pada Lebaran mendatang sebagai salah satu langkah membatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

 *** Local Caption *** Kemenhub tengah merancang aturan larangan mudik tahun ini untuk menekan penyebaran virus Corona.Foto: ANTARA/RENO ESNIR
Jakarta -

Sejalan dengan kebijakan pencegahan penyebaran virus Corona, Presiden Joko Widodo akhirnya melarang semua warga mudik tahun ini. Sebelumnya, pelarangan ini hanya berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai BUMN, dan TNI-Polri.

"Mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi membuka ratas di Istana Presiden yang disiarkan langsung lewat mudik akun YouTube Setpres, Selasa (21/4/2020). .

Kebijakan tersebut pun bakal ditaati oleh para pemilik Perusahaan Otobus (PO) di Indonesia. Namun pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan lainnya menyangkut nasib para pekerja dan karyawan di sektor transportasi bus.

"Apapun yang diputuskan pemerintah kami pasti ikut. Sampai saat ini saja kita terus menjalankan protokol PSBB dari pemerintah," buka Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, dihubungi detikOto, Selasa (21/4/2020).

"Ada 1,3 juta jumlah awak bus di Indonesia, 60 persennya ada di bus AKAP. Ini perlu diperhatikan juga nasibnya. Apakah mau dikembalikan ke manajemen masing-masing? Sementara manajemen PO sendiri sampai saat ini nasibnya juga belum tentu," lanjut pria yang akrab disapa Sani.

Selanjutnya
Halaman
1 2
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com