Isu Hot 2019: Ferrari Digilas Buldozer, Razia Pajak Mobil Mewah

Halaman ke 3 dari 6

Digerebek, Ferrari yang Tunggak Pajak Rp 360 Juta Menghilang

Isu Hot 2019: Ferrari Digilas Buldozer, Razia Pajak Mobil Mewah — Foto: BPRD DKI razia mobil mewah penunggak pajak. (Rolando Sihombing/detikcom).

Peristiwa lainnya yang sayang dilewatkan pada 2019, ternyata banyak orang kaya yang memiliki mobil sport dan mewah malas membayar pajak. Bahkan ada penunggak pajak Rp 360 juta di Indonesia yang menghilang.

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) kembali melakukan penagihan pajak mobil mewah yang menunggak langsung ke pemiliknya. Kali ini ada 5 mobil mewah yang menunggak pajak dan akan ditagih bertempat di Apartemen Pavilion, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Di antara 5 mobil tersebut target utama adalah Ferrari California tahun 2013 yang sudah menunggak pajak selama 3 tahun dengan nilai Rp 360 juta. Mobil dan pemiliknya tidak dapat ditemukan di lokasi.

"Kerja sama kami dengan pengelola Apartemen Pavilion hari ini kami menemukan lima mobil mewah yang belum membayar pajak. Walaupun tadi sasaran kami salah satu penghuni di sini yang nilai tunggakannya sekitar Rp 360 juta. Tetapi kami akan bekerja sama dengan pengelola agar menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan tersebut," kata Kepala Unit PKB dan BBN-KB Jakarta Pusat, Manarsar Simbolon, di kesempatan itu.

Meski tak menemukan target utama, 4 mobil lainnya yang menunggak pajak berhasil ditemukan. Pemilik tidak ditemukan di tempat dan petugas pajak langsung menempeli stiker tanda mobil tersebut belum membayar pajak.

Empat kendaraan di Apartemen Pavilion yang ditemukan belum bayar pajak itu antara lain Cadillac Escalade, Bentley Continental, Toyota Vellfire, dan Mercedes Benz GLE400. "Tunggakan pajak yang kita temukan hari ini NJKB masih di bawah Rp 1 miliar. Mungkin kalau kita telusuri semua ini mungkin masih banyak yang belum membayar," kata pria yang akrab disapa Nasar ini.

BPRD bersama tim dan instansi terkait akan terus menggalakkan operasi door to door untuk menagih para wajib pajak yang lalai. Tentunya diharapkan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor dapat dicapai sepenuhnya.

"Ini adalah salah satu target kami untuk optimalisasi pajak daerah khususnya kendaraan bermotor dan seperti harapan Gubernur bagaimana pajak ini menopang APBD sehingga target pajak daerah bisa tercapai 100 persen," tutupnya.

Halaman Selanjutnya