Untuk mobil mewah yang utang tunggakan pajaknya sudah melebihi Rp 100 juta, BPRD bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tindakan lebih lanjut. Tindakannya berupa penahanan di salah satu rumah tahanan di DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
penangkapan dapat dihindari apabila orang yang terkait dengan pajak tersebut tidak berusaha menghindar atau mempersulit pemungutan pajak. Melarikan diri atau menghilangkan barang bukti juga dapat memicu tindakan penahanan.
"Penangkapan setelah sita kalau tidak kooperatif kita langsung melakukan penangkapan. Tidak kooperatif itu kita tagih tidak mau dan menghilangkan barang bukti atau ke luar negeri maka bisa kita lakukan Gijzeling (penahanan badan).
Proses Gijzeling ini berbeda dengan penahanan tindak pidana yang memiliki jangka waktu tertentu. Untuk tahanan Gijzeling bisa dilepaskan apabila telah melakukan pelunasan pajaknya, berarti jika tak diselesaikan maka akan terus ditahan.
"Untuk penegakan hukum coba persuasif dulu bilamana masih ada, penempelan stiker ke kendaraan, berlanjut sampai penegakan hukum di kewenangan pajak termasuk gijzeling atau tahan badan, jaminan badannya. Kalau udah bayar baru dilepas," tegas Koordinator Supervisi Pencegahan Wilayah III KPK, Friesmount Wongso dalam kesempatan yang sama.
(rip/lth)
Komentar Terbanyak
Jangan Kaget! Biaya Tes Psikologi SIM Naik, Sekarang Jadi Segini
Jangan Pernah Pasang Stiker Happy Family di Mobil, Pokoknya Jangan!
Naik Taksi Terbang di Indonesia, Harganya Murah Meriah