Asyik, Denda Pajak Kendaraan Diputihkan di Banten

Tangerang Selatan -

Terhitung sejak 1 Juli sampai 31 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II).

Sosialisasi penghapusan denda atau pemutihan ini bisa detikers lihat di berbagai samsat Provinsi Banten, salah satunya di Ciputat seperti dilihat detikcom. Pemutihan pajak ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2019.

Pajak yang dihapuskan dendanya adalah PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, penghapusan denda SWDKLLJ tahun lalu, dan mutasi masuk luar daerah dan dalam daerah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ini merupakan penghapusan denda yang kesekian kali dilakukan oleh Pemprov Banten agar masyarakat mau membayar pajak kendaraan. Selama ini ada kebiasaan wajib pajak kalau dendanya makin besar tidak berani bayar pajak.

Sementara itu, masyarakat juga bisa membayar pajak ke minimarket Indomaret dan Alfamart se-Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya tim pembina Samsat yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dirlantas Polda Banten, Jasa Raharja dan Bank Banten untuk memudahkan masyarakat membayar PKB melalui tempat yang mudah diakses.

"MoU-nya sudah dilakukan, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Jadi sekarang pelayanan pembayaran pajak kendaraan bisa lebih mudah bagi masyarakat, karena cukup melalui minimarket terdekat," ujar Gubernur Banten Wahidin Halim di situs resmi Pemprov Banten.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Pembina Samsat Provinsi Banten tahun 2019 dengan Bank Pembangunan Daerah Banten, Tbk Tentang Pembayaran PKB Tahunan, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (WDKLLJ) Tahunan dan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Melalui Mitra PT Bank Pembangunan Daerah Banten, di Kantor Bapenda Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari menjelaskan, pembayaran bisa dilakukan melalui Indomaret dan Alfamart seluruh Indonesia yang berjumlah sekitar 10.500. Teknis pembayaran dilakukan dengan cara wajib pajak mendatangi kasir dengan menyebutkan plat nomor, nomor telefon untuk konfirmasi pembayaran, kemudian akan diketahui informasi jumlah pembayaran termasuk dendanya. Ketika pembayaran sudah dilakukan, wajib pajak dapat menukarkan bukti pembayaran ke UPT atau gerai samsat terdekat untuk dilakukan pengesahan sejak hari pertama dan paling lambat 6 hari kerja.

"Tidak perlu pakai KTP, cukup bawa bukti struk pembayaran dan STNK asli. Saat ini baru berlaku untuk kendaraan yang statusnya dalam wilayah hukum Polda Banten, untuk Polda Metro sedang kita koordinasikan," ujarnya

Selain Banten, beberapa daerah lain seperti Bali juga menghapuskan denda pajak kendaraan hingga 6 Desember 2019. Pemutihan denda pajak kendaraan ini dituangkan lewat Pergub nomor 28 tahun 2019 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Penghapusan denda pajak ini berlaku pada 5 Agustus-6 Desember 2019.

"Gubernur menetapkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan denda PKB, dan bunga dan denda BBNKB. Gubernur menunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," demikian bunyi pasal 2 seperti dikutip detikcom.