Kamis, 21 Feb 2019 13:23 WIB

Langkah PO Bus Swasta Saat Transportasi Diborong Pemerintah

Ridwan Arifin - detikOto
Mayasari Bakti Foto: Ridwan Arifin Mayasari Bakti Foto: Ridwan Arifin
Jakarta - Perusahaan Otobus Mayasari Bakti saat ini memiliki dua divisi untuk melayani transportasi masyarakat Jabodetabek, yakni reguler dan di bawah naungan manajemen Transjakarta.

PO Bus legendaris ini mau tidak mau harus mengikuti tren regulasi pemerintah. Sebagai operator swasta tentunya selain kenyamanan pada penumpang juga memperhitungkan laba.



Asisten Direktur Operasi PT Mayasari Bakti Akhmad Zulkifli mengatakan bila hanya mengandalkan perjalanan bus kota dengan tarif sekarang, sangat tipis harapan untuk terus tetap berjalan.

"Mau tidak mau kita harus ganti kulit. Kita bakalan mati, bisa dibayangkan dengan tarif Rp 3.500 bisa keliling dan transit, artinya dari marketing saja sudah jauh," ujar Akhmad.

Ia juga mengatakan pemerintah bisa mengajak duduk bersama perusahaan transportasi swasta, demi membangun mobilitas masyarakat yang lebih baik.

"Setidaknya pemerintah harus melibatkan operator yang dari awal sudah ikut membangun transportasi publik di DKI Jakarta," kata Akhmad.



"Harapan kita sebagai operator lama dilibatkan, kita sudah tidak bisa bicara opportunity, karena semua sudah diborong Pemerintah. Artinya kita tidak hanya jadi penonton saja," ujar Akhmad.

Kekhawatiran pun muncul kala transportasi semakin bervariasi, masalah waktu tempuh dan harga karcis dirasa membuat bus kota semakin ditinggalkan penggunanya.

"Mau tidak mau kita akan kehilangan pasar, dengan terlibatnya pemerintah memberikan subsidi di seluruh angkutan," tutur Akhmad.



Mayasari Bakti pun mewanti-wanti kemajuan transportasi yang tidak bisa dibendung. Akhmad mengatakan sangat mendukung hal tersebut demi kemaslahatan masyarakat banyak.

"Coba bayangkan kita membuka trayek dari Bogor ke Jakarta, Light Rail Trail (LRT) buka bisa memangkas waktu lebih banyak," kata Akhmad.

"Dengan begitu siapa yang mau naik bus angkutan? artinya kita pun tidak bisa melakukan resistensi penolakan terhadap itu, karena perubahan yang harus kita dukung," tutur Akhmad.

Langkah PO Bus Swasta Saat Transportasi Diborong Pemerintah
(riar/lth)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com