Rabu, 30 Jan 2019 09:52 WIB

Pengamat: Jakarta Sulit Punya Transportasi Umum Mirip Singapura

Ridwan Arifin - detikOto
Salah satu moda transportasi umum di Jakarta. Foto: Agung Pambudhy Salah satu moda transportasi umum di Jakarta. Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Wakil Presiden Jussuf Kalla (JK) membuka rapat terbatas (ratas) terkait penanganan transportasi di wilayah Jabodetabek. JK lalu menyamakan Jakarta dengan Singapura dan Bangladesh.

"Ini Jakarta kalau kita ada di Jalan Thamrin itu seperti di Singapura, tapi kalau kita di belakangnya, itu Tanjung Priok seperti Bangladesh," kata JK saat membuka ratas di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).


Lebih lanjut menurut pengamat transportasi dari Unika Soegijpranata Semarang Djoko Setijowarno menilai mimpi DKI Jakarta untuk memiliki jalan seperti Singapura akan sulit terwujud.

"Mimpi untuk mewujudkan transportasi di DKI Jakarta menjadi seperti Singapura tidak akan terwujud sekalipun DKI Jakarta memiliki kemampuan pendanaan," ungkap Djoko melalui pesan singkat.

Ia menyoroti menyelesaikan permasalah transportasi di DKI tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemprov DKI saja, namun harus melibatkan pula peran pemerintah daerah di sekitarnya, yaitu di wilayah Bodetabek.

Terlebih waktu Jokowi menjabat Presiden memang kemudian dibentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), tetapi Djoko menilai untuk memaksimalkan kerja, maka kewenangan BPTJ seharusnya seperti badan yang dimiliki Land Transport Authority (LTA) Singapura.

"Namun sayangnya Badan ini tidak memiliki kewenangan sebagai sebuah badan otoritas seperti halnya LTA di Singapura. Apalagi organisasi BPTJ yg baru mulai efektif bekerja pada tahun 2016 memiliki anggaran yang sangat terbatas," kata Djoko.

Meskipun memiliki memiliki anggaran dan kewenangan yang terbatas, Djoko menilai BPTJ sudah mampu menghasilkan kinerja yang cukup baik yaitu Angkutan JR Conection, JA conection, Kebijakan Ganjil Genap pintu masuk Tol.


"Oleh karena itu agar pembenahan transportasi Jabodetabek dapat terwujud solusinya adalah memperkuat BPTJ menjadi Badan Otoritas yg memiliki kewenangan penuh di bawah Presiden langsung," ungkap Djoko.

"Hal ini mengingat penyelesaian permasalahan transportasi di wilayah ini tidak melulu hanya masalah pembiayaan namun juga penataan yang bersifat lintas wilayah administratif dan juga kemampuan sumber daya manusia yang tidak mungkin dilimpahkan ke Pemprov DKI Jakarta," pungkas Djoko.




Tonton juga video 'Cara Tak Biasa Anies Giring Warga Beralih ke Transportasi Umum':

[Gambas:Video 20detik]

(riar/dry)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikoto.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed