Taksi Online Kian Tak Terbendung, Ini Respons Djarot

Jakarta - Mudah, dan murah menjadi keunggulan tersendiri untuk taksi online. Hal ini yang membuat masyarakat di kota-kota besar memilihnya.

Namun kemudahan ini membuat pengelola angkutan umum konvensional menjadi tidak nyaman karena merasa tidak diperlakukan sama.

Cawagub DKI Djarot Saiful Hidayat, di acara Blak-Blakan bersama Cagub dan Cawagub! di kantor detikcom, Jalan Warung Buncit, Jakarta, Selasa (6/12/2016) mengatakan, seharusnya ada aturan yang jelas mengenai taksi online ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini harus dari departemen Perhubungan. Kalau mengganggu angkutan umum? Ini dibicarakan saja (antar pengusaha taksi online-offline dan Organda-Red)," kata Djarot.

Duduk bersama untuk mencari solusi untuk taksi online, bukan tanpa alasan. Karena perkembangan taksi online ini tidak bisa dibendung.

"Tapi bisa tidak kita melarang itu (taksi online-red)? Makanya ini perlu diatur. Diatur semuanya, agar ada perlakuan yang sama antara taksi online dan offline," katanya.

"Jadi ini harus duduk bareng sama Organda, ada Kementerian perhubungan, ada pengusaha taksi, supaya aturan mainnya adil," tambahnya.

Sebelumnya Organda DKI Jakarta memandang keberadaan taksi online membuat angka pengangguran meningkat.

"Kita perhatiin deh di mall bahkan sampai ke pom bensin begitu agresif perusahaan-perusahaan online ini merekrut, ini yang menurut saya kalau pemerintah tidak hadir ini berbahaya. Sekarang tidak terekspos saja dampak dari kebijakan yang dilepas terhadap aplikasi ini, banyak perusahaan angkutan umum tutup, kalau tutup dampaknya kemana? Pengangguran," kata Kakorwil II A Organda DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Shafruan Sinungan, di Jakarta akhir pekan lalu.

Shafruan berharap pemerintah lewat Kementerian komunikasi dan informatika bisa menertibkan angkutan berbasis online agar persaingan tetap sehat.

"Pemerintah hadir meng-clear-kan terutama yang berkaitan dengan Kominfo, dari dulu saya jeritin nih, karena yang bisa menutup aplikasi kan dari Kominfo. Jangan Kominfo menyerahkan kepada daerah karena ini udah ngelewati DKI, dia bisa beroperasi dimana-mana, saya bisa pake di Bandung, Bali mana-mana ini yang masih harus dipikirkan, kalau belum terdaftar lebih baik itu ditutup dulu supaya terjadi persaingan yang sehat," jelas Shafruan.

"Dulu kita ini dipelintir seolah-olah kita takut sama aplikasi, nggak. Kita bukan anti, tapi kita support karena dengan ada aplikasi ini memperdekat layanan kita kepada customer, tetapi ini dibiaskan seolah-olah kita takut, Express juga pakai Blue Bird juga pakai aplikasi," tutup Shafruan.

(lth/ddn)

taksi online