"Saya bilang ibu kota kita terbelakang, masih mengandalkan lalu lintas di permukaan jalan dengan jumlah masyarakat yang banyak. Kalau ini dibiarkan suatu saat akan colapse. Lalu karena banyak pemborosan waktu ke tempat kerja, kerugian yang cukup besar banyak orang stress," ucap Pakar Tata Kota Universitas Indonesia Danang Priatmodjo, saat dikonfirmasi detikcom, Minggu (31/3/2013).
Sementara itu mengenai rencana Pemprov DKI yang akan menggunakan sistem Electronic Road Pricing (ERP) dia menilai hal itu lebih tepat dibandingkan dengan sistem pembatasan nopol ganjil-genap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cuma masalahnya semua cara seperti pembatasan kendaraan, hanya solusi sementara. Hal terpenting yang perlu diwujudkan adalah transportasi yang baik, di mana dapat memenuhi seluruh kebutuhan warga, kecepatan waktu sampai, kenyamanan dan kalau mau busway disempurnakan," ujarnya.
Danang menjelaskan apabila sistem ERP dijalankan, kemungkinan jumlah kendaraan pribadi akan berkurang.
Dibandingkan apabila diberlakukan sistem ganjil-genap dimana warga bisa mengakalinya dengan cara menambah mobil baru dengan pelat nomor yang berbeda. Tentunya ERP dianggap solusi yang paling baik untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta.
"ERP bisa mengurangi jumlah kendaraan pribadi, misalnya ERP juga bisa digunakan pada lahan parkir dengan harga yang mahal. Jadinya orang pada mikir kalau bawa kendaraan pribadi bakal bayar mahal, ya sudah kalaupun digunakan hanya untuk akhir pekan saja," ungkapnya.
(ndu/ddn)












































Komentar Terbanyak
Merasa Jago Nyetir? Buktikan di Kuis Ujian 'SIM' DetikOto, Ada Hadiahnya!
Intip Garasi Gubernur Terkaya di RI yang Hartanya Tembus Rp 900 Miliar
Opsen Mencekik! Muncul Gerakan Setop Bayar Pajak Kendaraan