DPR Kurang Peka Soal Larangan BBM Subsidi Motor

Jakarta - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta untuk peka menyikapi larangan penggunaan BBM bersubsidi untuk motor.

Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat otomotif Suhari Sargo kepada detikOto, Rabu (26/5/2010).

"Sayang mereka enggak pernah naik motor, cuma naik mobil saja. Naik motor paling motor gede," ujar Suhari.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal kepekaan anggota dewan sangat dibutuhkan di masalah ini. Karena dengan statusnya sebagai alat mobilitas yang berguna untuk menjalankan roda ekonomi masyarakat yang selanjutnya akan menaikan derajat ekonomi rakyat, para pengguna
motor harus diperhatikan.

"Motor saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk mobilitas mereka sehari-hari, kalau ini terganggu, keadaan sosial ekonomi kita juga akan terganggu," ujarnya.

Suhari malah menantang pemerintah yang menginginkan subsidi BBM untuk motor di cabut agar membatasi dulu fasilitas untuk para pejabatnya.

"Kalau tujuannya untuk mengurangi subsidi, ayo sekalian. Semua kita batasi termasuk fasilitas untuk pejabat, berani enggak mereka," tantang Suhari.

"Tapi hal itu juga sudah ketebak, nanti pembatasan fasilitas bisa dijadikan alasan minimnya kinerja serta bahan keluhan juga yang akhirnya jadi pembenaran untuk melakukan korupsi, jadi kan susah mereka cuma mau ngambil dari rakyat
saja," pungkasnya.

Saat ini baru Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia yang menyatakan setuju dengan rencana pelarangan motor memakai BBM bersubsidi atau premium. Rencana itu menurutnya cocok kalau diterapkan di kota-kota besar seperti di Jakarta.

"Mengurangi kesemerawutan. Di kota-kota besar kan pengguna motor banyak juga yang bukan dari kalangan bawah," ujarnya beralasan.
(syu/ddn)