Industri Otomotif Terancam PHK Massal

Jakarta - Niatan pemerintah untuk menaikan beberapa pajak di sektor otomotif dikhawatirkan akan mengundang fenomena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal.

Sebab bila pemerintah menaikkan pajak, maka hampir bisa dipastikan penjualan mobil nasional akan mengalami penurunan. Bila begitu produsen otomotif tentu akan melakukan efisiensi.

"Kenaikan pajak akan membuat harga mobil naik sampai 18 persen. Ini kan tentu berbahaya," ujar Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan di sela-sela peluncuran Toyota Yaris TRD, di Grand Indonesia, Jakarta Senin (24/5/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau begitu caranya, kita efisiensi dengan kurangi karyawan," ujar Johnny.

Pemerintah menurut Johnny harus memikirkan nasib sekitar 2-3 juta karyawan di bidang ini.

"Di Industri otomotif ada 2-3 juta pekerja termasuk pekerja yang informal yang harus dipikirkan," ungkap Johnny.

Langkah pemerintah yang berniat menaikkan pajak di sektor otomotif mulai dari pajak progresif, Bea Balik Nama hingga bea masuk dianggap akan menjatuhkan industri otomotif nasional.

"Pajak itu memang enak bila diucapkan, tapi buntut dari pajak itu bisa panjang," ujarnya.

Johnny lalu mencontohkan kalau Vietnam pernah menaikan pajak di sektor otomotif ini. Dan hasilnya, market otomotif di Vietnam pun langsung drop 24 persen.

"Pemerintah seperti kalau ada api hanya madamin apinya saja, bukan sumbernya," ujar Johnny.

Niatan pemerintah untuk menaikan pajak itu menurut Johny lebih banyak negatifnya daripada mencapai niat positif untuk mengurangi kemacetan atau membebani pajak untuk orang kaya.

"Bukan masalah kalau barang mewah, tapi lihat mobil seperti Avanza, APV atau Xenia. Apakah itu mobil mewah? Tidak," pungkasnya.

Padahal segmen MPV merupakan pasar terbesar di Indonesia. MPV low seperti halnya Avanza, APV atau Xenia saja menurut Johny sudah memakan sekitar 40 persen dari total penjualan mobil di Indonesia.

"Dan kalau ditambah MPV medium seperti Kijang, maka pasarnya jadi 60-80 persen, itu kan sangat besar," tukasnya.

"Kita pernah menaikan BBN (Bea Balik Nama) di tahun 2005, tidak besar, tapi efeknya market kita drop sampai 20 persen," tandasnya.

(syu/ddn)