Ducati Tergencet PPnBM

- detikOto

Senin, 19 Okt 2009 09:25 WIB

Jakarta - Tingginya tarif pajak barang mewah alias PPnBM membuat sejumlah pelaku industri otomotif ketar-ketir. Tidak terkeculi pemasok motor sport premium Ducati.

Sebab rencana pemerintah untuk menarik tarif PPnBM hingga ke angka 200 persen dari harga barang sebenarnya tentu akan memberatkan pabrikan otomotif menjual produknya di Indonesia.

"Kalau itu benar, tentu kami makin tergencet," ujar Presiden Director PT Supermoto Indonesia A.S Nugroho disela peluncuran Ducati Streetfighter dan Ducati Superbike 1198 di Pluit Junction, akhir pekan lalu.

Sebab menurut Nugroho, saat ini saja tarif yang pemerintah tetapkan untuk kendaraan premium sudah terbilang cukup berat. "Saat ini saja kalau dihitung total dari semua pajak mulai dari bea masuk, PPnBM, BBN dan sebagainya, total pajak kami bisa sampai 180 persen lho," papar Nugroho.

Jadi tidak salah bila harga kendaraan premium menjadi lebh mahal dari harga sebenarnya. Bahkan lebih mahal dari harga di Amerika yang notabene memiliki daya beli lebih tinggi.

"Kalau harga disana motor Ducati hanya USD 25 ribu, disini harganya bisa bengkak jadi USD 45 ribu lebih, padahal harga aslinya saja sudah dianggap mahal oleh orang Amerika yang seperti kita tahu, punya daya beli lebih tinggi dari masyarakat kita," jelasnya.

Tingginya tarif PPnBM ini pun dianggap akan kontra produktif dengan 'niat baik' pemerintah yang ingin mendapatkan uang tambahan dari penarikan pajak tersebut.

Kebijakan ini hanya dianggap sebagai kebijakan populis yang hanya diniatkan untuk kepentingan pencitraan saja. Karena dengan meningkatnya tarif pajak, tentu objek pajak yang dapat ditarik pajaknya akan semakin sedikit, ini tentu akan mengurangi pendapatan pemerintah.

"Sebenarnya kalau pemerintah memang berniat mendapatkan penghasilan lebih dari pajak, bukan cara itu yang diambil. Karena akan lebih baik pemerintah malah menurunkan tarif pajaknya, dengan begitu objek pajak yang dapat ditarik pajaknya akan makin banyak. Ini tentu dengan sendirinya akan pendapatan pemerintah," pungkas Nugroho. (syu/ddn)