Kebanyakan Motor di Jalan? Pemerintah Gagal Sediakan Transportasi Publik, Sih

Beragam cara dilakukan para pengendara motor untuk hindari kemacetan. Salah satunya dengan terobos jalur bus TransJakarta meski telah dilarang karena berbahaya. — Motor masuk jalur Trans Jakarta (Pradita Utama/detikOto)

Jakarta - Jumlah motor di Indonesia sudah melebihi 100 juta unit. Itu adalah indikasi kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang ideal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per tahun 2017 saja ada 113.030.793 unit kendaraan roda dua. Belakangan, populasi motor yang sangat banyak itu memunculkan tudingan bahwa kendaraan roda dua sebagai penyebab kemacetan dan polusi. Lantas muncul wacana untuk membatasi ruang gerak kendaraan roda dua.

Menurut Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), banyaknya motor yang wara-wiri di jalanan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengembangkan transportasi publik. Kini pemerintah tidak mempunyai kekuatan untuk membendung pertumbuhan produksi dan penjualan sepeda motor.

"Pemerintah tidak bisa tegas pada industri motor karena ada dua hal. Pertama pemerintah gagal membangun publik transport. Jakarta baru 10 tahun ini mengejar ketertinggalan mass public transportnya. Karena kegagalan pemerintah menyediakan transportasi masal di sini pemerintah tidak menekan industri sepeda motor sehingga tumbuh dramatis," jelas Direktur Eksekutif KPBB, Ahmad Safrudin saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat.

Dampaknya, masyarakat yang membutuhkan alat transportasi memilih sepeda motor. Selain harganya murah, motor juga lebih mudah digunakan apalagi kini sudah banyak yang bertransmisi otomatis.

"Akhirnya masyarakat cari caranya sendiri untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Karena sepeda motor juga terjangkau baik dari harga maupun penggunaannya," ungkap Ahmad.

Keterlambatan transportasi publik untuk menyusul ketertinggalan ini kini semakin berat karena tersaingi keberadaan ojek online. Ahmad mengatakan pemerintah harus tegas mengatakan bahwa sepeda motor tidak bisa menjadi angkutan umum.

"Termasuk konteks ojek online. Kalau pemerintah tegas dan bijak jangan dibiarkan sepeda motor jadi angkutan umum. Kan berbahaya. Cukup sepeda motor alternatif jadi kendaraan pribadi dan mereka yang suka sport. Jika pemerintah mengikuti juga dan sudah maraknya ojek online itu jelas kegagalan pemerintah," tutupnya.