Tol Trans Papua Penting untuk Buka Isolasi

Jalan Trans Papua ruas Oksibil - Towe Hitam Foto: Dok. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Jakarta - Pembangunan infrastruktur jalan Trans Papua juga jadi bagian dari instruksi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pembangunan difokuskan untuk menyelesaikan Trans Papua pada ruas-ruas jalan kabupaten/kota yang belum tersambung.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno mengatakan arah pembangunan jalan di Papua sangat diperlukan untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau.

"Jaringan jalan ini dibangun sebagai upaya meningkatkan konektivitas, membuka daerah terisolasi, dan menurunkan harga barang-barang," kata Djoko melalui keterangan resminya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Djoko menyebutkan data jaringan jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 km, di Provinsi Papua Barat 1.070,62 kilometer (24,7 persen) dan di Provinsi Papua 3.254,45 kilometer (75,3 persen).

Ada sejumlah ruas jalan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang belum terhubung sepanjang 492 kilometer. Di Provinsi Papua Barat sepanjang 85,5 kilometer, yaitu Manokwari - Kambuaya - Sorong 13,5 kilometer dan Nabire - Windesi - Manokwari 72 kilometer.

Jalan Trans Papua membuat masyarakat di pedalaman tak perlu lagi merogoh kocek lebih dalam untuk mengangkut barang dengan pesawat Foto: Istimewa/PUPR

Sedangkan di Provinsi Papua sepanjang 407,4 kilometer yang tersebar di enam ruas jalan, yaitu Wagete - Timika 7,1 kilometer, Wamena - Mulia - Ilaga - Enarotali 127,2 kilometer, Kenyam - Dekai 167 kilometer, Waropko - Oksibil 41,3 kilometer, Dekai - Oksibil 3 kilometer, dan Jayapura - Elelim - Wamena 61,8 kilometer.

Ia menyebut pembangunan Trans Jawa bukan tanpa hambatan. "Hal ini disebabkan cuaca yang selalu berubah-ubah (hujan), kondisi medan atau kontur tanah di lapangan yang berbeda-beda, keberadaan material yang sulit didapat (contohnya batu kerikil didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah), dan keamanan yang kurang kondusif," kata Djoko.

"Di samping itu, masih ada permasalahan lain, yaitu sulitnya pembebasan lahan. Pembebasan lahan merupakan hal yang cukup krusial. Memerlukan pendekatan sosiologi dan kultur dengan tokoh masyarakat adat setempat," tambahnya.