Pemerintah Maksimalkan Kendaraan Listrik di Ibu Kota Baru

Jakarta - Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur turut didorong penggunaan kendaraan berbasis tenaga listrik. Tidak hanya kendaraan umum namun juga menyasar kendaraan pribadi.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi ditemui usai Forum Perhubungan yang diselenggarakan detikcom bersama Kementerian Perhubungan di Hotel Harris Vertue, Harmoni, Jakarta, Kamis (25/8/2019).

"Kalau yang disampaikan pak menteri beliau menyampaikan ada beberapa prinsip, yang pertama harus efisien, efektif kemudian berbasis massal. Kemudian berikutnya juga harus eco transport yang minim penggunaan bahan bakar fosil," ujar Budi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di ibu kota yang baru pemerintah lebih mengoptimalkan transportasi massal dan kendaraan pribadi yang ramah lingkungan. Kendati demikian ia belum bisa mengungkap secara detail sebab belum mendapatkan info lebih pasti terkait RUTR (Rancangan Umum Tata Ruang).

"RUTR (Rancangan Umum Tata Ruang) kita belum tahu juga, pemerintah akan bentuk tim ya dari PU, Bappenas, termasuk kita juga," kata Budi.

"Kalau zonasi RUTR sudah ditentukan tentu nya lebih mudah bagi saya untuk mengatur manajemen lalu lintas nya termasuk moda transportasinya. Tapi prinsip yang disampaikan pak menteri akan saya pedomani jadi kalau bisa para pejabat atau kementerian lembaga yang ada di sana harus menggunakan mobil listrik," ujar Budi.

Terkait tansportasi massal, besar kemungkinannya di Ibu Kota baru mengadopsi yang sudah ada di Jakarta. Di antaranya Lintas Rel Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), dan Buss Rapid Transportation (BRT) akan dibuat di ibu kota baru. Angkutan tersebut nantinya akan dibuat berbasis energi listrik.

"Kemungkinan pasti ada (LRT, MRT), kendaraan yang berbasis massal dioptimalkan. Kemudian juga harus berbahan bakar listrik tidak hanya bus umum saja tetapi untuk kendaraan pribadinya," kata Budi.

[Gambas:Video 20detik]