Peluang Indonesia Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik

Halaman ke 1 dari 5

Peluang Indonesia Jadi Pemain Utama Kendaraan Listrik

Jakarta - Indonesia tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur kendaraan listrik. Kendaraan ramah lingkungan itu memang sudah menjadi kebutuhan lantaran tak mengeluarkan polusi, berbeda dengan kendaraan bermesin bakar yang menyebarkan emisi.

Beberapa pabrikan juga sudah menyiapkan produk kendaraan listrik terbaiknya. Kendaraan listrik yang disiapkan beragam, ada kendaraan hybrid yang menggabungkan mesin bakar dan motor listrik, ada plug-in hybrid yang baterainya bisa dicolok untuk dicas, ada juga kendaraan listrik sepenuhnya yang tidak menggunakan mesin bakar lagi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum memasarkan kendaraan listrik, pabrikan otomotif memerlukan banyak hal. Mulai dari insentif lantaran harga kendaraan ramah lingkungan itu terbilang tinggi, infrastruktur pengisian listrik yang harus di sebar ke berbagai titik, hingga aturan lain seperti kebijakan kendaraan listrik mengeluarkan suara (karena kendaraan listrik tidak mengeluarkan bunyi).

Kemarin, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berpendapat bahwa Indonesia memiliki peluang menjadi pemain kendaraan bermotor listrik. Sebab, bahan baku pembuatnya telah tersedia.

Berikut ulasan berita mengenai peluang Indonesia dengan kendaraan listrik.

Jokowi mengatakan, Indonesia memiliki sebuah peluang untuk menjadi pemain kendaraan listrik. Sebab, Indonesia memiliki lithium baterai.

"Yang itu menjadi kunci. Kita memiliki nikel, kobalt, mangan yang itu menjadi sangat penting sekali dalam menyiapkan baterai untuk kendaraan listrik," kata Jokowi usai video call dengan BJ Habibie di Komplek Istana, Jakarta, Senin (14/1/2019).

"Jadi ini strategi bisnis negara ini harus mulai diatur sehingga nanti kita bisa melakukan sebuah lompatan menuju ke sebuah produk baik motor maupun mobil yang memiliki competitiveness yang baik dalam pasar domestik," tambah dia.

Pemerintah kini juga menyiapkan peraturan kendaraan listrik. Kini, peraturan presiden (perpres) itu masih dalam proses. Jokowi ingin payung hukum itu dilakukan percepatan agar Indonesia tidak semakin tertinggal.

"Intinya kita ingin menyiapkan perpres mengenai kendaraan listrik. Jadi roadmapnya seperti apa, tahun berapa harus sudah pada persentase berapa. Tapi tadikan baru ratas, ya nanti kalau perpresnya sudah selesai, sudah final nanti saya sampaikan," ujar Jokowi.

Jokowi berharap, rancangan perpres yang baru dipresentasikan dalam ratas segara menemukan titik terang sehingga bisa segera diimplementasikan. Pasalnya, banyak negara di dunia ini berlomba-lomba menjadi yang terdepan dalam mengembangkan kendaraan bermotor listrik.

"Ya tadi mengenai persentase harus tahun sekian harus sekian persen, tahun sekian harus sekian persen. Intinya ke sana tapi ingin kita mulai," kata dia.

"Kalau sudah ratas ini lebih cepat, nanti sebentar lagi (perpresnya). Tadi poin-poinnya sudah ketemu kok. Ya nanti kalau perpresnya rampung nanti saya sampaikan secara detail," lanjut Jokowi.

Banyak hal yang jadi perbincangan pada ratas Jokowi bersama berbagai menteri terkait. Satu di antaranya adalah tentang percepatan program kendaraan bermotor. Lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kendaraan bermotor listrik di Indonesia akan diberikan insentif fiskal dan dikenakan pajak lebih murah.

Dalam insentif ini, nantinya setiap tipe kendaraan listrik akan mendapatkan keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Sri Mulyani, perbedaan tarif pajak bagi kendaraan bermotor listrik ini terdapat pada jenis PPNBM. Bahkan menyebutkan tarifnya bisa 50% lebih kecil dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin pada umumnya.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyebutkan insentif lainnya tengah disiapkan untuk mendukung industri pendukung kendaraan listrik dari sisi hulu, seperti industri baterai, industri charging station, serta industri komponen.

"Karena kita juga perlu untuk mendukung industri pendukungnya seperti industri baterai-nya, industri untuk ngecharge baterainya dan juga industri pembuat komponen," ujarnya.

Jokowi mengatakan, jika kendaraan listrik diimplementasikan maka Indonesia dapat menghemat dana sampai Rp 798 triliun. Sebab, kendaraan itu tak butuh lagi bahan bakar minyak.

"Mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih Rp 798 triliun," kata Jokowi.

"Karena motor listrik selain ramah lingkungan, juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil," ujar dia.

Jokowi juga meminta agar perencanaan dalam pembangunan kendaraan bermotor listrik dilakukan secara terpadu alias terintegrasi antar kementerian/lembaga.

Adapun, Jokowi juga minta bahwa dalam pengembangannya harus melibatkan swasta terutama dalam hal riset, inovasi, hingga penyediaan infrastrukturnya.

"Pengembangan kendaraan bermotor listrik harus digunakan sebagai momentum untuk penyiapan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang mampu menguasai teknologi terkini sekaligus digunakan penciptaan nilai tambah, efek multiplier melalui upaya memperbesar kandungan dalam negeri TKDN," kata Jokowi.

Halaman Selanjutnya