Ini Strategi PLN Sambut Kendaraan Listrik

Jakarta - Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat industri otomotif semakin bergairah nih Otolovers. Bagaimana tidak, KPK mengirimkan surat ke Presiden Republik Indonesia untuk segera merealisasikan payung hukum kendaraan listrik yakni Peraturan Presiden tentang Percepatan Kendaraan Listrik.

Menyambut hal tersebut, strategi yang tepat memang harus diterapkan Perusahaan Listrik Negara (PLN), salah satunya menjalin kerjasama dari berbagai pihak untuk menyediakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada beberapa opsi (pilihan-Red), bisa saja kita bekerja sama dengan Pertamina, atau diserahkan ke swasta, tapi suplai listriknya dari PLN, atau mungkin PLN membangun sendiri, ya mirip-mirip seperti Pertamina saat mendirikan SPBU," ujar Ketua Tim Kendaraan Listrik PLN, Zainal Arifin, kepada detikOto.

Namun Zainal mengakui, langkah untuk menjalin kerjasama untuk membangun SPLU ini belum dilakukan. Karena memang PLN juga membutuhkan regulasi yang jelas dari pemerintah.

"Kita memang belum mengajak pihak tiga, dengan Kepres ini bisa saja ini menjadi segera diselesaikan. Karena secara teknis ini tidak ada masalah, tinggal mengembangkan saja," ujar Zainal.

"Kami akan punya standar charger, sudah disetujui dan sudah masuk standar SNI. Ini semua lagi proses," tambahnya.

Inilah yang membuat PLN sangat berharap Kepres mengenai kendaraan listrik ini bisa cepat selesai. Agar PLN semakin yakin untuk terus mendirikan SPLU. "Diharapkan keputusan presiden ini bisa push kami dan yang lainnya, untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia," katanya.

"Untuk SPLU target kita tahun ini bisa memiliki 1.000 stasiun. Kalau tidak salah sudah 700-an hingga 800 SPLU di Jakarta, untuk di daerah-daerah kita sudah ada prototipenya. Dan ini masih percontohan, seperti membangun di alun-alun atau di kantor PLN tapi tidak terlalu besar," ujarnya.

(lth/ddn)