Ini yang Buat RI Ngotot Vietnam Revisi Kebijakan Impor Mobilnya

Jakarta - Vietnam tahun ini memutuskan untuk menjadi ASEAN-7 bersama Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Philipina. Oleh karenanya, ia pun membuat regulasi impor baru untuk mobil penumpang (HS 8703) atau mobil utuh (CBU).

Tapi tindakan tersebut bisa dibilang tidak menguntungkan bagi beberapa pihak. Salah satunya Indonesia yang juga keberatan dengan adanya aturan baru itu.

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohannes Nangoi mengungkapkan alasan keberatannya. Kepada wartawan, ia mengatakan bahwa Vietnam mengakali trade barrier-nya dengan hal yang tidak cukup masuk akal yakni melakukan uji kendaraan saat masih dipengaspalan hingga 3.000 km.

"Saat ia belum masuk, tahun lalu ketika kita ekspor mobil ke sana dikenakan tarif 10 persen biaya masuk. Nah ketika mulai 2018, dia join kesini jadi ASEAN-7 otomatis akan mendapatkan kemudahan. Jadi kalau mau ekspor dia tidak boleh kena pajak namun harus membuka marketnya," tambah Nangoi.

Memang, Vietnam melakukan hal tersebut dengan baik. Tapi ternyata negara tersebut mengenakan non tarif barrier ke hal lainnya, yaitu pengujan kendaraan sebelum benar-benar boleh masuk ke negaranya.

"Nah mulai tahun ini ketika kita ekspor mobil ke Vietnam berarti tidak boleh kena tarif, nol kan mestinya? Nah vietnam mengenakan non tariff barrier itu ke hal lainnya. Dalam apa? Uji saat masuknya," kata Nangoi.

"Dulu, misalkan saya ekspor mobil A, mobil ini diuji coba sama mereka dan bila lolos baru bisa diekspor tiap saat. Nah tapi saat ini mereka ubah. Setiap pengapalan di cek sama mereka. Misalkan di satu kapal ada 1.000 mobil dan 5 tipe. Masing-masing tipe diambil 3 sample, dicoba 3.000 km sebelum dinyatakan lolos sama mereka," tambahnya.

Saat proses tersebut, mobil tidak diperbolehkan keluar dari pelabuhan. Saat uji tersebut tidak lolos, maka kendaraan yang sudah lama nganggur di kapal harus dibawa balik lagi ke negara asal, Indonesia.

"Nah ini kan buat mabok. Gini, kalau ada 5 tipe didalam satu kapal (1.000 unit), berarti akan ada 15 mobil yang mereka coba sampai 3,000 km. Coba deh jalanin mobil sampai 3,000 km, berapa hari tuh? Lah ini mobil sisanya nongkrong semua di pelabuhan mau diapakan? Sedangkan bila tidak lolos mobil itu semuanya harus balik ke Indonesia. Nah inilah yang kita protes," ucap Nangoi.

Kini, hal tersebut telah masuk ranah pemerintahan. Tetapi untuk perkembangan lanjutnya belum ada informasi yang masuk ke pihak Gaikindo.

"Ini sudah masuk Government to Government. Kita dibantu oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perindustrian. Kemarin mereka sudah kesana dan saya rasa sudah pulang hari ini. Jadi belum ada informasi lanjut," papar Nangoi.

Karena hal tersebut, dirinya mengaku Indonesia belum lagi melakukan ekspor ke Vietnam tahun ini. Selain Indonesia, beberapa negara dari ASEAN-7 protes ke Vietnam seperti Thailand dan Jepang.

"Banyak yang protes selain kita, misalkan Thailand dan Jepang," tutupnya. (ruk/dry)