FOLLOW detikOto
Sabtu, 10 Feb 2018 16:23 WIB
Hotman Paris: Pemilik Mobil Mewah Jangan Dimusuhin
Hotman Paris: Pemilik Mobil Mewah Jangan Dimusuhin Foto: Ruly Kurniawan
Jakarta - Beberapa waktu lalu Pemerintah provinsi DKI Jakarta lewat Gubernurnya, Anies Baswedan, merilis daftar 1.293 mobil mewah yang menunggak pajak. Sontak beberapa orang melontarkan kata kebencian ke mereka. Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang Indonesia yang juga menggemari roda empat super angkat suara.
Dirinya meminta agar masyarakat jangan memusuhi para pemilik mobil mewah. Sebab, mereka menyumbang pemasukan Negara yang sangat besar karena hobinya itu.
"Pemilik mobil mewah jangan dimusuhin, karena negara untung banget kalau mereka beli mobil," kata Hotman di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).
Baca: Punya Lambo, Raffi dan Hotman Pakai Buat Keliling Perumahan dan Cari Bakmie
"Bayangin kalau mobil dibawa dari luar negeri, pajak masuknya itu hampir 200 persen. Bayangin saja negara untung Berapa? Rp 150 juta STNK. Justru orang yang bekerja keras dan bisa beli mobil mewah harusnya direstui dong, kan menguntungkan negara," lanjutnya.
Menurutnya, dengan pajak yang hampir 10 kali lipat dari kewajiban pajak mobil biasa, negara mampu membangun fasilitas baik yang diperuntukkan orang banyak. Sehingga, dalam jangka panjang hal itu mampu memperkecil kesenjangan atau pemerataan akses dibeberapa wilayah.
"Tanpa pajak kan rakyat ga bisa makan," lanjut Hotman singkat. (ruk/lth)
Dirinya meminta agar masyarakat jangan memusuhi para pemilik mobil mewah. Sebab, mereka menyumbang pemasukan Negara yang sangat besar karena hobinya itu.
"Pemilik mobil mewah jangan dimusuhin, karena negara untung banget kalau mereka beli mobil," kata Hotman di Jakarta, Sabtu (10/2/2018).
Baca: Punya Lambo, Raffi dan Hotman Pakai Buat Keliling Perumahan dan Cari Bakmie
"Bayangin kalau mobil dibawa dari luar negeri, pajak masuknya itu hampir 200 persen. Bayangin saja negara untung Berapa? Rp 150 juta STNK. Justru orang yang bekerja keras dan bisa beli mobil mewah harusnya direstui dong, kan menguntungkan negara," lanjutnya.
Menurutnya, dengan pajak yang hampir 10 kali lipat dari kewajiban pajak mobil biasa, negara mampu membangun fasilitas baik yang diperuntukkan orang banyak. Sehingga, dalam jangka panjang hal itu mampu memperkecil kesenjangan atau pemerataan akses dibeberapa wilayah.
"Tanpa pajak kan rakyat ga bisa makan," lanjut Hotman singkat. (ruk/lth)
