Soal Aturan Karantina untuk MotoGP Indonesia 2022, Mungkinkah Ada Kelonggaran?

Panorama Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. — Sirkuit Mandalika yang akan menggelar balapan MotoGP untuk kali pertama pada Maret tahun ini (ANTARA FOTO/ANDIKA WAHYU)

Jakarta -

Indonesia sebentar lagi akan menggelar ajang balap bergengsi MotoGP yang dilangsungkan di Sirkuit Mandalika, 18-20 Maret 2022. Namun, aturan karantina kini menjadi masalah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kemudian tengah mencari solusi terbaik.

Beberapa waktu lalu, CEO Dorna Sports Carmelo Ezpeleta mengatakan, enggan untuk menggelar balapan di suatu negara yang pemerintahnya mewajibkan aturan karantina 14 hari. Dia menyatakan lebih baik membatalkan balapan jika ada negara yang mengharuskan menjalani karantina panjang.

Indonesia pun termasuk negara yang mewajibkan aturan karantina ketika ada warga yang datang dari luar negeri. Tentu, balapan MotoGP Indonesia bisa terancam batal hanya karena terbentur aturan tersebut.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dikutip dari Antara, Kemenpora tengah mengoordinasikan secara lintas sektor terkait persoalan karantina khusus untuk ajang balap MotoGP. Dengan adanya aturan tersebut, diharapkan para pelaku olahraga dari luar negeri lebih mudah datang ke Indonesia untuk mengikuti kompetisi.

Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Chandra Bhakti mengatakan, Kemenpora masih menunggu hasil keputusan selanjutnya mengenai aturan karantina khusus tersebut.

"Kalau bocoran dari istana, kita belum tahu ya jadi sabar dulu aja. Saya kira kita juga menunggu, karena rapatnya juga baru kemarin kan. Mudah-mudahan surat itu sudah disampaikan dan sudah ditandatangani langsung oleh Pak Menteri," kata Chandra.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Indonesia ke depannya juga akan menjadi tuan rumah bagi perhelatan olahraga multi ajang internasional lainnya. Dengan begitu, aturan ini harus dibuat secara matang demi kelancaran acara.

Sementara itu, Raja Sapta Oktohari selaku Ketua National Olympic Committee Indonesia mengungkapkan, dengan adanya kelonggaran kepada para pelaku olahraga akan mempermudah tugasnya dalam mempersiapkan acara yang akan digelar di Tanah Air.

"Kami mengusulkan diskresi karantina pelaku olahraga. Ini diperlukan karena banyak multi event tahun ini," ungkap Okto.

"Tidak mungkin ketika kompetisi internasional, atlet, official, dan panitia dari luar negeri yang datang menjalani karantina panjang. Harus ada solusi, bisa memakai sistem bubble," ujar Ketua NOC Indonesia itu soal aturan karantina untuk atlet.