Tuntutan Tak Didengar, Siap-siap Ojol Gelar Demo Lanjutan!

Jakarta -

Gabungan ojek online (ojol) se-Jabodetabek telah melakukan demo besar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pekan lalu, untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan seandainya pemerintah tak mendengar tuntutan tersebut.

Sebagai catatan, ada beberapa tuntutan yang disampaikan 'pasukan hijau' saat demo akbar pekan lalu. Namun, utamanya ada dua, yakni pengurangan potongan aplikasi dan legalitas profesi yang diatur dalam undang-undang.

Ketika permintaan tersebut tak dikabulkan, maka aliansi ojek online membuka peluang adanya aksi lanjutan. Sebab, mereka akan terus mengupayakan sampai tuntutan tersebut benar-benar disahkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ke depan akan terus terjadi gelombang aksi demonstrasi kembali dari para pengemudi ojek online sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan apabila pemerintah lambat maupun kurang respons atas tuntutan kami dan rekan-rekan pengemudi ojol," ujar Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono kepada detikOto, Rabu (3/9).

Driver ojek online (ojol) se-Jabodetabek menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (29/8/2024). Foto: Ari Saputra

Itulah mengapa, Igun meminta pemerintah segera membentuk tim kerja yang terdiri dari seluruh stake holder transportasi berbasis daring untuk mengkaji tuntutan ojol dan seluruh aliansinya. Utamanya, kata dia, soal tuntutan tarif pengantaran yang makin tak masuk akal.

"Mengkaji mengenai evaluasi tarif jasa pengantaran barang, pos dan makanan serta pihak pemerintah membuat regulasi tarif tersebut dengan batasan tarif batas atas dan batas bawah untuk menghindari adanya perang tarif maupun predatory pricing khususnya pada aplikasi layanan pengantaran barang, pos dan makanan," tuturnya.

Bukan hanya Garda Indonesia, Koalisi Ojol Nasional (KON) juga mengancam adanya aksi lanjutan dengan massa demonstran lebih besar. Hal itu dilakukan seandainya tuntutan yang disampaikan saat demo pekan lalu tak dikabulkan hingga pekan depan.

"Itu permintaan kami untuk memberikan kepastian jaminan progress yang baik," kata Perwakilan divisi hukum Koalisi Ojol Nasional (KON), Muhammad Rahman.