Kebijakan Subsidi Motor Listrik Tidak Adil, Hanya Untungkan Orang Mampu

Kebijakan subsidi kendaraan listrik menuai kontroversi. Di satu sisi pemerintah ingin ekosistem kendaraan listrik berkembang di Tanah Air dengan harga yang makin bersaing. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut juga dianggap tidak adil, karena hanya akan menguntungkan orang-orang mampu.

Pemerintah bakal mengumumkan kebijakan subsidi kendaraan listrik dalam waktu dekat. Kendaraan listrik yang sudah pasti mendapatkan subsidi yaitu motor listrik dan juga motor listrik hasil konversi, yang rencananya bakal mendapatkan subsidi sebesar Rp 7 juta.

"Jadi memastikan segala macam persiapan karena apa seperti yang Pak Luhut sampaikan dan diketahui bersama secara pimpinan atas itu sudah firm bahwa akan ada insentif untuk mendorong KBLBB secara masif ke depannya. Salah satunya insentif berupa bantuan yang tadi sebesar Rp 7 juta baik untuk yang pembelian motor baru maupun yang konversi," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Rida Mulyana di Jakarta (30/1/2023).

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, mengkritisi kebijakan subsidi kendaraan listrik, baik itu untuk motor listrik maupun untuk mobil listrik. Menurutnya, kebijakan tersebut cenderung menguntungkan orang-orang yang mampu membeli kendaraan pribadi.

"Itu kebijakan yang tidak adil. Karena (orang) yang kaya justru disubsidi," buka Darmaningtyas dihubungi detikOto, Rabu (1/2/2023).

Lanjut Darmaningtyas menambahkan, kebijakan subsidi kendaraan listrik diberlakukan karena pemerintah tidak bisa mencapai target 100 ribu kendaraan listrik di tahun 2022, di mana tahun kemarin target populasinya 80 ribu motor listrik dan 20 ribu mobil listrik.

"Sebetulnya negara tidak ingin memberikan subsidi kepada warganya. Tapi ingin menyelamatkan industri kendaraan listrik, dengan dalih subsidi. Tahun kemarin targetnya tak tercapai. Ini yang mungkin mendorong pemerintah memberikan subsidi," sambung pria yang akrab disapa Tyas.

Dia juga menyarankan kepada pemerintah, jika mau menggalakkan kendaraan listrik, harusnya yang disubsidi itu adalah bus-bus listrik yang bisa dipakai untuk angkutan umum, terutama di perkotaan.

"Supaya angkutan umumnya nyaman atau hijau, dengan biaya yang lebih murah. Sebab kalau operator harus beli mobil listrik, itu harganya dua kali lipat dari harga bus BBM. Kalau ada subsidi dari negara, operator bisa membeli bus listrik dengan harga yang murah, sehingga tidak berpengaruh pada tarif. Kalau yang diberikan subsidi itu motor listrik atau mobil listrik ya jelas itu akan menguntungkan orang-orang yang mampu, karena yang membeli motor listrik apalagi mobil listrik, itu kan orang-orang mampu. Kenapa negara justru memberikan subsidi kepada yang mampu?," kata dia.