Belum Ada Regulasi Mengenai Kendaraan Listrik, Ini Tanggapan Bosch

Jakarta - Kebijakan pemerintah mengenai kendaraan listrik saat ini belum ada kejelasan. Bosch yang berencana berkolaborasi dengan produsen roda dua untuk melahirkan E-Scooter mengatakan, hal tersebut akan dibantu dengan edukasi.

"Oleh karena itu kita bisa membantu untuk push powernya adalah, yaudah kalau gitu dari industrinya yang mencoba untuk ngenalin, ngenalin ke masyarakat. Kan nanti kalau masyarakat berpikir bahwa itu bisa dipakai, dan benefit-nya bagus, otomatis pemerintah juga makin tahu, oh sebenernya impact-nya tuh faktual buat Indoensia, bukan cuman perkiraan-perkiraan aja," ujar President Director Bosch, Ralf von Baer.

Pada dasarnya memang menurut Ralf, di Indonesia untuk membuat sebuah kebijakan kendaraan listrik contohnya, tidak dapat dibuat begitu saja, banyak proeses yang harus dilalui. Namun Ralf merasa pemerintah sudah punya kesadaran akan pentingnya kendaraan listik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi pada dasarnya mengerti memang sekarang belum jelas gitu, belum ada undang-undangnya gitu, namun pemerintah sadar bahwa Indonesia tuh butuh itu (kendaraan listrik), penghematan energi dan segala macam. Tapi dari sisi bisnisnya kita juga sadar, sebagai pelaku bisnisnya sadar memang, bahwa di Indonesia meamang kalau mau bikin undang-undang mesti ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dulu. Tapi paling tidak pengertiannya sudah ada di situ," tutur Ralf.

Lanjut Ralf juga menjelaskan Bosch memang merupakan teknologi dari Jerman. Namun bukan berarti negara-negara lain tidak dapat menggunakannya.

"Kita berkaca di luar Eropa, seperti di China sudah maju, kita bisa kalau misalkan memang, dan itu yang sedang kita lakuakan sekarang, kalau ada forum-forum, dengan berbagai kementerian, kita aktif untuk selalu kasih tahu bahwa ini teknloginya begini dari Jerman, tapi memang di negara-negara lain yang non-Eropa, termasuk Asia juga bisa. China, India terus apa bedanya dengan Indoensia," kata Ralf.

Oleh karena itu sekali lagi, Ralf menegaskan bahwa, edukasi lah yang akan digunkan untuk menutupi kebijakan pemerintah mengenai kendaraan listrik yang tak kunjung jelas.

"Tapi kan sekali lagi kita bukan di politik, jadi kita tidak bisa secara langsung yang push. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi ke pemerintahan dan juga produsen-produsen motor, untuk bisa kerjasama dan mengashilakan motor e-scooternya," jelas Ralf. (rgr/ddn)