Yamaha: Email Bukan Bukti Perjanjian Antara Yamaha dan Honda

Jakarta - Yamaha akhirnya memberikan tanggapan akan dugaan KPPU yang mengatakan Yamaha dan Honda bermain mata untuk mengatur harga jual skuter 110-125 cc. Yamaha pun mengatakan email salah satu bos Yamaha itu bukanlah sebuah bukti adanya kerja sama Yamaha dan Honda.

"Email tersebut bukan merupakan bukti, perjanjian antara Yamaha dan Honda," ujar Executive Vice President & COO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Dyonisius Beti.

"Karena e-mail bukan produk yang sah dari perusahaan yang bisa menjadi policy dari perusahaan, tetapi email ini hanya sebagai alat media sharing information untuk internal. E-mail tersebut sama sekali tidak pernah dikomunikasikan kepada pihak Honda, jadi bukan bukti komunikasi antara Yamaha dan Honda dan bukan bukti kartel," tambah Dyon.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dyon menjelaskan, dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) yang disampaikan KPPU ada kata send message hanya merupakan gaya bahasa saja.

"Yang dimaksud dengan 'send message' hanya merupakan majas atau gaya bahasa untuk mendorong semangat kerja tim internal Yamaha untuk bersaing dengan Honda, bukan dalam artian harfiah mengirim pesan. Pada faktanya tidak ada pesan yang disampaikan ke pihak Honda," ujar Dyon.

"Yang dimaksud dengan 'where there is a room and Please Adjust the Price', adalah kami coba melihat peluang untuk meninjau strategi harga. Email tersebut tidak pernah di follow up oleh si penerima email maupun tim penentu harganya. Tidak pernah ada rapat manajemen mengenai email itu," tambah Dyon.

Dyon kembali menegaskan dengan nada tinggi, di Yamaha penentuan kenaikan harga bukan sewenang-wenang ditentukan Presiden Direktur Kojima.

"Di Yamaha, penentuan kenaikan harga bukan wewenang Presidnet Direktur Kojima, karena sudah didelegasikan dengan Power of Delegation kepada Executive Vice President Dyonisius, yaitu saya selaku pemimpin tertinggi lokal eksekutif, yang mana orang lokal lebih mengetahui kondisi Indonesia dan perubahan pasar dan konsumen, dan ini sudah menjadi praktik bisnis di Yamaha sejak lama," ujar Dyon.

"Seluruh kesaksian dari email Terada tanggal 10 Januari 2015, tidak benar ada diskusi mengikuti kenaikan harga Honda. Dan email Terada tidak bisa dijadikan alat bukti karena bertentangan dengan prinsip 'Testimonium de auditu', bukan sesuatu yang dialami, dilihat dan didengar sendiri dan kesaksian Terada juga dibantah oleh Kojima," tambah Dyon. (lth/rgr)

kartel harga motor