Honda Masih Berharap Pemerintah Turunkan DP Kredit Motor

Karawang - Peraturan pengetatan uang muka kredit membuat penjualan motor mengalami penurunan. Honda pun masih meminta pemerintah melunak soal kebijakan itu.

Hal tersebut disampaikan Production, Engineering & Procurement Director PT Astra Honda Motor David Budiono, saat pelepasan batu pertama pabrik ke-4 Honda di Krawang Jawa Barat, Jumat (17/5/2013).

"Harapan kebijakan pemerintah dari segi finansial seperti Downpayment (pengaturan), biaya masuk untuk bahan material yang cukup tinggi kalau diperlunak itu bisa membantu kita," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menuturkan pemerintah sebaiknya memberikan dukungan untuk industri roda dua.

Apalagi komitmen Honda untuk ikut meningkatkan perekonomian Indonesia telah tertuang dengan berdirinya pabrik-pabrik Honda di Indonesia.

Dan untuk mendukung hal tersebut, pabrikan Jepang yang satu ini sangat membutuhkan kebijakan pemerintah yang bisa mendukung laju Honda di tanah air.

"Yah tentu kita mengharapkan support pemerintah," kata David.

Dahulu, tanpa aturan tersebut para calon pembeli dapat membawa pulang motor hanya dengan uang muka Rp 800 ribu, Rp 500 ribu atau bahkan Rp 300 ribu. Kini masyarakat harus mengeluarkan uang setidaknya 25 persen dari harga motor.

(ddn/ddn)