Pembelian Motor Listrik MBG Dibayar Dua Tahap

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat konferensi pers terkait penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (17/3/2026). Dalam upaya memperkuat pengawasan, Badan Gizi Nasional (BGN) mengganden — Kepala BGN Dadan Hindayana Foto: Gilang Faturahman/detikfoto

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan pengadaan motor listrik merupakan bagian dari anggaran tahun 2025. Pembayarannya dilakukan secara bertahap.

"Pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan SPM sehingga anggarannya masuk dalam RPATA atau Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran. Mekanisme ini sesuai PMK 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap: termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana dikutip dari keterangannya.

Dadan menambahkan, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01% atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2," ujarnya.

Secara total, realisasi pengadaan motor listrik mencapai 21.801 unit dari rencana awal 25.644 unit. Dadan juga menegaskan bahwa informasi yang menyebut jumlah mencapai 70.000 unit adalah tidak benar.

BGN menyebut seluruh unit motor yang diproduksi merupakan hasil karya dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen. Produksi dilakukan di fasilitas manufaktur yang berlokasi di Citeureup, Jawa Barat.

"Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri dengan TKDN yang signifikan," tambah Dadan.

Lantas berapa nilai pengadaan barangnya? Ditelusuri melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BGN melakukan pengadaan untuk pembelian sepeda motor roda dua pada 2025 sebesar Rp 1,22 triliun (Oktober 2025) untuk volume 24.400 unit. Pengadaan kendaraan roda dua untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian pengadaan kendaraan roda dua untuk SPPI wilayah dua; nilainya Rp 406,5 miliar pada Mei 2025. Jumlahnya 8.133 unit. Selanjutnya nilai Rp 1,2 triliun pada Juli 2025 dengan status pengadaan kendaraan roda 2 untuk SPPI wilayah I, II, dan III. Jumlahnya 24.400 unit.