Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengungkapkan produsen mobil berharap agar mobil hybrid bisa mendapatkan insentif non-fiskal. Mereka menginginkan mobil hybrid bisa bebas ganjil genap di Jakarta.
Di Jakarta, memang ada pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap. Mobil ramah lingkungan, khususnya mobil listrik mendapat keistimewaan pembebasan ganjil genap. Jadi di tanggal berapa pun mobil listrik bisa bebas melintas.
Hal serupa diharapkan juga diterapkan untuk mobil hybrid. Menurut Menperin Sarmuji, pelaku industri otomotif berharap kendaraan rendah emisi, termasuk mobil hybrid, dibebaskan dari aturan ganjil-genap di Jakarta. Menurut Sarmuji, insentif nonfiskal seperti ini bisa menjadi dorongan tambahan bagi konsumen untuk beralih ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling mereka harapkan, di samping insentif yang sudah diberikan, adalah insentif nonfiskal. Mereka berharap kendaraan rendah emisi bisa mendapatkan pembebasan dari aturan ganjil-genap, sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat menjadi lebih maksimal," kata Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (11/11/2026).
Saat ini, di antara kendaraan rendah emisi, baru kendaraan listrik yang dikecualikan dari aturan ganjil-genap di Jakarta.
"Kalau Jakarta mau memberikan insentif untuk mobil emisi rendah, tentu pelaku industri akan jauh lebih bersemangat," katanya.
13 Kendaraan Bebas Ganjil Genap
Di Jakarta, beberapa ruas jalan protokol diterapkan pembatasan kendaraan dengan skema ganjil genap. Tapi, ada 13 jenis kendaraan yang boleh melintas di kawasan ganjil genap tanpa kena tilang.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap, pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap diberlakukan pada hari Senin sampai Jumat mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 21.00. Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ada sejumlah kendaraan yang bebas melintas di kawasan ganjil genap. Tak cuma mobil listrik, tapi beberapa kendaraan seperti kendaraan penyandang disabilitas, hingga kendaraan dengan kepentingan tertentu bisa tetap melewati kawasan ganjil genap.
Berikut 13 pengguna kendaraan yang kebal aturan ganjil genap:
- kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
- kendaraan ambulans;
- kendaraan pemadam kebakaran;
- kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;
- kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;
- sepeda motor;
- kendaraan angkutan barang khusus pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas;
- kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia seperti Presiden/Wakil Presiden; Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.
- kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;
- kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
- kendaraan pengangkut uang Bank Indonesia, antar bank, pengisian Anjungan Tunai Mandiri dengan pengawasan dari petugas POLRI; dan
- kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai asas diskresi petugas POLRI.
