.webp)
Menteri Perindustrian (Menperin) M Sarmuji akan melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara untuk membahas usulan insentif mobil hybrid.
Sarmuji mengatakan, mobil hybrid memiliki manfaat yang tidak kalah penting dibanding mobil listrik berbasis baterai (Battery Electric Vehicle/BEV). Mobil hybrid juga bisa menekan konsumsi BBM dan emisi.
Karenanya, Menperin akan mengusulkan insentif untuk kendaraan hybrid maupun range-extended electric vehicle (REEV). Usulannya berupa insentif fiskal maupun non-fiskal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Akan kita dorong secepatnya. Mumpung ada momentum harga BBM lagi naik, ini ada momentum untuk memperkuat industri berbasis baterai, tetapi dengan berbagai jenis variannya tadi. Sebulan-dua bulan itu sangat berarti. Kita usahakan target tahun ini. Kita akan komunikasikan. Kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa awal tahun depan," ujar Sarmuji seperti dikutip CNBC Indonesia.
Sarmuji menilai, teknologi kendaraan hybrid, plug-in hybrid maupun REEV sama-sama berdampak baik. Bedanya, mobil-mobil jenis itu masih mengandalkan mesin Internal Combustion Engine (ICE), sehingga komponen-komponen di kendaraan saat ini masih bisa digunakan.
"Kemenperin akan dorong (insentif untuk mobil hybrid) itu karena sama-sama berdampak baik. BEV berdampak baik, ini juga berdampak baik. Ada kelebihannya. Kalau yang plug-in maupun yang hybrid biasa, maupun yang REEV, itu masih memakai baterai, tapi mesin ICE-nya juga masih dipakai. Jadi komponen-komponen produksi yang ada sekarang itu tidak perlu berubah secara total. Menyesuaikan dirinya masih lebih mudah. Mekanisme insentifnya kita akan usulkan fiskal dan non-fiskal," ucap Sarmuji.
Sarmuji menegaskan, besaran insentif kendaraan hybrid dan REEV tidak harus setara dengan insentif untuk mobil listrik. Yang terpenting, kata dia, kendaraan ramah lingkungan itu tetap mendapat dukungan insentif.
"Meskipun tidak harus sama besarannya dengan BEV, yang penting ada insentif. Keringanan pajaknya tidak harus sama, yang penting industri ini tumbuh karena manfaatnya sama-sama dirasakan, baik untuk masyarakat maupun negara," ujarnya.
Menurut Sarmuji, usulan ini akan dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Pertemuan dengan Menteri Keuangan diharapkan dapat dijadwalkan sebelum akhir Oktober.
