Diberitakan detikNews, kecelakaan itu terjadi di Jalan Ahmad Yani, tepatnya depan Halte TransJakarta Utan Kayu, Jumat (11/7) sekitar pukul 06.30 WIB. Toyota Fortuner hitam dengan pelat nomor dinas menabrak 5 mobil.
Polisi mengungkapkan bahwa Fortuner itu menggunakan pelat dinas palsu. Polisi menyebut penggunaan pelat palsu itu bertujuan untuk menghindari tilang elektronik atau ETLE.
"Salah satu fakta yang kemarin, baru-baru ini terjadi, kecelakaan lalu lintas yang di Rawamangun atau beruntun, itu ternyata TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor/pelat nomor)-nya menggunakan TNKB palsu," jelas Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komaruddin.
"(Penggunaan pelat dinas palsu) untuk menghindari capture-an kamera (ETLE). Karena sekarang untuk kendaraan dinas pun ter-capture oleh kamera itu. Bukan hanya kendaraan masyarakat, tapi kendaraan dinas juga ter-capture oleh ETLE," sambungnya.
"Kita telah berkoordinasi dengan POM TNI, kemudian Propam Mabes Polri, bahwa seluruh kendaraan dinas ter-capture. Karena yang disasar adalah pengendara, bukan lagi objek kendaraan, tapi perilaku dari pengendara," kata dia.
Marak Fortuner Pakai Pelat Dinas Palsu
Ini bukan kali pertama Fortuner menggunakan pelat dinas palsu. Sudah beberapa kali kejadian terungkap pemilik SUV ladder frame itu memakai pelat dinas palsu, baik pelat TNI maupun pelat Polri.
Sudah ada beberapa peristiwa warga sipil diklaim menggunakan atribut ala TNI maupun Polri. Praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant Indonesia (SDCI), Sony Susmana, menilai penggunaan pelat nomor instansi tertentu itu kemungkinan dimanfaatkan pengendaranya agar mendapat prioritas di jalan.
"Ada beberapa jenis kendaraan yang digunakan oleh pihak TNI/Polri sebagai alat transportasi kedinasan dan beberapa dilengkapi alat bantu seperti strobo, pelat nomor dan warna khusus. Masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini banyak memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas kelancaran di jalan umum, sehingga segala cara dilakukan supaya tidak kena macet, menerobos barikade dan lain-lain," kata Sony kepada detikOto, beberapa waktu lalu.
Namun, Sony mengingatkan bahwa petugas resmi mendapatkan fasilitas itu karena dalam rangka tugas negara, bukan asal-asalan. Kalau diikuti masyarakat sipil, belum tentu tahu aturan dan tujuannya.
"Jadi banyak masyarakat yang tidak paham dalam melihat dan memahami, sehingga mencontoh yang tidak benar. Pesan saya, mulailah disiplin dari diri sendiri, bukan mencontoh dari yang tidak baik," katanya.
(rgr/din)
Komentar Terbanyak
Mobil Esemka Digugat, PT SMK Tolak Pabrik Diperiksa
Syarat Perpanjang SIM 2025, Wajib Sertakan Ini Sekarang
7 Mobil-motor Wapres Gibran yang Lapor Punya Harta Rp 25 Miliar