Ioniq 5 Dapat 'Subsidi' Pemerintah, Ini Kata Hyundai

Mobil listrik Hyundai Ioniq 5 menyita perhatian pengunjung Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022. Tak sedikit yang penasaran ingin mengendarainya. — Hyundai Ioniq 5 dapat 'subsidi' pemerintah. Foto: Agung Pambudhy

Jakarta -

Pemerintah bakal memberikan subsidi atau bantuan untuk kendaraan listrik, baik motor, mobil, maupun bus. Khusus mobil listrik, ada dua model yang mendapatkan subsidi ini, yaitu Wuling Air ev dan juga Hyundai Ioniq 5. Bagaimana tanggapan Hyundai?

"Tentunya kami sangat berterima kasih atas support dari pemerintah terhadap kendaraan elektrifikasi di Indonesia," buka Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), Makmur, kepada wartawan di Plaza Indonesia, Kamis (9/3/2023).

"Jadi kalau kita evaluasi dari tahun 2019, pemerintah Indonesia dalam mensupport EV ini kan sangat bagus. Ini merupakan terobosan-terobosan yang terus dilakukan pemerintah. Ini sangat menguntungkan buat konsumen dan masyarakat kita untuk mendapatkan zero emission," sambung dia.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia akan memberikan subsidi untuk motor, mobil, dan bus yang bertenaga listrik full baterai. Untuk motor listrik disediakan kuota subsidi 200.000 unit, motor listrik hasil konversi 50.000 unit, kemudian buat mobil listrik kuota subsidinya 35.900 unit, dan bus listrik sekitar 138 unit.

Pemerintah mensyaratkan hanya kendaraan yang telah diproduksi dalam negeri dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% yang boleh mendapatkan bantuan tersebut.

Bicara skema subsidinya, motor listrik baru dan motor listrik konversi dapat subsidi sebesar Rp 7 juta. Sementara untuk kendaraan roda empat dan bus listrik belum disebutkan lebih detail. Saat ditanya detail subsidi untuk Ioniq 5, Makmur juga belum mengetahuinya persis.

"Kita berharap untuk segera diimplementasikan tambahan-tambahan insentif ini. Karena ini yang ditunggu-tunggu masyarakat kita," terang Makmur.

"Kita masih menunggu bagaimana mekanisme dari pemerintah untuk pelaksanaannya," tukas dia.