Pemerintah Mau Subsidi Mobil Listrik Rp 80 Juta, Banggar DPR: Nggak Masuk Akal!

Toyota bZ4X di Nusa Dua Bali — Banggar DPR RI menilai, subsidi mobil listrik Rp 80 juta sama sekali tak masuk akal. Foto: dok. Toyota Indonesia

Jakarta -

Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI, Said Abdullah turut menanggapi rencana pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik. Menurut Said, rencana tersebut tak masuk akal dan perlu dikaji ulang.

Diketahui, menurut rencana pemerintah, pembelian mobil listrik akan mendapat subsidi Rp 80 juta, sementara motor listrik Rp 8 juta. Hitung-hitungan tersebut hanya berlaku untuk kendaraan elektrik yang memenuhi syarat minimal TKDN atau kandungan lokal.

Menurut Said, hingga saat ini rencana subsidi tersebut masih belum jelas dan membingungkan. Misalnya, siapa yang memetik keuntungan paling banyak dari kebijakan tersebut? Lalu sejauh apa tingkat urgensinya untuk rakyat?

"Itu (subsidi mobil listrik Rp 80 juta) tidak masuk akal sama sekali. Kita sadari betul bahwa transportasi kita masih mix match antara supply dan konsumsinya," ujar Said melalui tayangan Squawk Box yang tayang di YouTube CNBC Indonesia, dikutip detikOto, Selasa (20/12/2022).

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) resmi meluncurkan mobil listrik EQ-series di Indonesia. Harganya dibandrol mulai Rp 2,21 M.

Mobil listrik Mercedes-benz EQ meluncur di Indonesia. Foto: Ari Saputra

"Angka Rp 80 juta itu kami belum mendapat kejelasan, bahkan angka Rp 40 juta untuk mobil hybrid kami juga belum mendapat kejelasan," tambahnya.

Lebih jauh, Said menegaskan, untuk sampai ke tahap subsidi kendaraan listrik, ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui. Salah satunya dengan menghadirkan infrastruktur yang lebih layak. Itulah mengapa, dia meminta, pemerintah jangan hanya fokus ke penjualan mobil-motor listrik saja.

"Kalau pemerintah tiba-tiba mengumumkan angka (subsidi kendaraan listrik), kita kaget juga. Jangan-jangan, ini hanya untuk kepentingan segelintir importir. Ada baiknya selama setahun ini pemerintah menata dulu infrastrukturnya, baru di tahun kedua bikin insentif," tegasnya.

Hyundai Ioniq 5. Foto: dok. Hyundai Solo Baru

Seandainya pemerintah mau buru-buru memberikan subsidi kendaraan listrik, maka fokusnya harus lebih dikerucutkan menjadi hanya sepeda motor saja. Sebab, menurut Said, kendaraan roda dua merupakan moda transportasi yang paling banyak digunakan rakyat Indonesia

"Kalau motor listrik sudah menyangkut hajat hidup banyak orang. Jadi, pilihannya kan harusnya nggak ujug-ujug tiba-tiba (subsidi) mobil listrik atau mobil hybrid. Kalau mau jujur, prioritaskan saja dulu sepeda motor (listrik). Karena jangkauannya masih jauh," kata dia.

Simak Video "Peran Ketua Harian DPD PAN Subang di Kasus Suap DAK Pegunungan Arfak "
[Gambas:Video 20detik]
(sfn/din)