Ada Anggaran Toyota Camry untuk Pimpinan DPRD Banten, Segini Harganya

Tim detikcom - detikOto
Kamis, 22 Jul 2021 15:35 WIB
Toyota meluncurkan Toyota Camry
Toyota Camry. Foto: Toyota
Jakarta -

Pemerintah Provinsi Banten menganggarkan pengadaan mobil Toyota Camry. Dalam pengadaannya, Toyota Camry itu ditujukan untuk empat pimpinan DPRD. Nilai pagunya mencapai Rp 2,8 miliar.

Pengumuman pengadaan Toyota Camry ini ditampilkan di situs LPSE Provinsi Banten. Sumber dana untuk pembelian Toyota Camry dari APBD 2021. Adapun mobil yang akan dibeli jenis Camry dengan spesifikasi 2.5 V A/T 6-Speed Otomatis 2.494 cc.

Toyota Camry merupakan sedan dari Toyota yang biasa digunakan untuk kalangan eksekutif. Mobil ini diimpor utuh (CBU/completely build up) dari Thailand.

Berdasarkan price list terbaru dari Toyota yang berlaku 1 Juli 2021, Toyota Camry dijual dengan harga mulai dari Rp 649.250.000. Untuk Toyota Camry 2.5 V A/T sesuai yang diajukan Pemprov Banten, harganya Rp 682.550.000. Harga tersebut berlaku on the road DKI Jakarta, wilayah lain kemungkinan akan menyesuaikan.

Secara spesifikasi, Toyota Camry 2.5 V A/T yang dianggarkan untuk pimpinan DPRD Banten menggendong mesin berkode 2AR-FE. Mesin empat silinder segaris berkapasitas 2.494 cc itu mampu menyemburkan tenaga maksimal sampai 183 PS pada 6.000 rpm dengan torsi maksimal 234 Nm pada 4.100 rpm. Mesin itu dikawinkan dengan transmisi automatic sequential 6 percepatan.

Toyota Camry dibekali suspensi depan MacPherson Strut dan suspensi belakang double wishbone. Untuk pengereman ada ventilated disc brake di depan dan solid disc brake untuk rem belakang. Toyota Camry menggunakan ban berukuran 215/55 R17.

Soal pengadaan Toyota Camry untuk pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD Banten Deni Hermawan mengatakan rencana pengadaan ini dilakukan sejak 2020.

"Kita tidak pernah tahu bagaimana persoalan pandemi ini akan semakin berlarut sampai saat ini. Artinya pengadaan ini sudah direncanakan di awalnya pada saat tahun kemarin," kata dikonfirmasi di Serang, Kamis (22/7/2021).

Proses pengadaan sudah dilakukan sejak 20 Juni melalui mekanisme LPSE dan Sirup. Proses itu pun dilakukan sebelum PPKM Darurat.

"Muncul sebagai semua keterbukaan informasi ke public muncul melalui mekanisme LPSE," ujarnya.

Saat muncul di LPSE, sejauh ini katanya belum ada peserta yang melakukan penawaran. Pengadaan ini pun jadi pembahasan di lingkungan DPRD untuk diputuskan pembatalannya.

Deni menyatakan rencana pengadaan mobil mewah pimpinan dewan akan dibatalkan. Meskipun pengadaan sudah diluncurkan di LPSE dengan pagu anggaran Rp 2,8 miliar. "Kondisinya seperti ini, saya berkonsultasi ke pimpinan bagaimana, pimpinan memberikan arahan ke kami untuk membatalkan semua ini," kata Deni.



Simak Video "Gubernur Sumbar Serahkan Mobil Dinas Baru ke Satgas Covid-19"
[Gambas:Video 20detik]
(rgr/din)