Survei: PPnBM Nol Persen Banyak yang Setuju, tapi Enggak Ikutan Beli Mobil

Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) melakukan survei terbaru terkait persepsi pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dari hasil survei ini diketahui, masyarakat belum memprioritaskan pembelian mobil meski sudah diberi relaksasi pajak.

Untuk diketahui, relaksasi PPnBM itu berlaku untuk pembelian mobil dengan segmen di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 dan tingkat kandungan lokal mencapai 70 persen.

Survei KedaiKOPI ini dilaksanakan secara teleconference pada 1 Maret hingga 5 Maret 2021 kepada 800 responden yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Sebanyak 77,6 persen menyatakan setuju dengan PPnBM nol persen, 4,6 persen tidak, dan 17,8 persen menyatakan tidak tahu.

Namun dari hasil survei tersebut juga ditemukan meski mayoritas setuju dengan adanya relaksasi tetapi belum tentu membeli mobil dari seluruh responden.

"Dengan adanya relaksasi PPnBM apakah anda mau membeli mobil? dan ternyata jawabannya untuk yang ingin membeli mobil 4,6 persen, dan tidak 95,4 persen," ujar Latifani Halim Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI saat konferensi perse virtual, Jumat (12/3/2021).

"Apakah anda akan membeli mobil dalam masa relaksasi PPnBM ini? jawabannya yang menjawab ya hanya 0,8 persen dan menjawab tidak 99,2 persen," tambahnya lagi.

Menurut survei, Latifani Halim menjelaskan ada peningkatan persepsi minat terhadap pembelian mobil di kuartal kedua dan ketiga.

"Nah yang tadi menjawab ya itu, ternyata hanya 6 orang, kita tanyakan lagi kapan kira-kira Anda akan membeli mobil?"

"Kapan Anda akan membeli mobil dalam masa relaksasi PPnBM ini? Maret-Mei tidak ada (0 persen), Juni-September 33,3 persen, dan September-Desember 66,7 persen," ungkapnya lagi.

"Jadi kesimpulannya mereka setuju ada relaksasi PPnBM ini, cuma untuk ketertarikan membeli mobil, belum," tambahnya.

Prof Candra Fajri Ananda, Ph.D, Staf Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kesempatan yang sama juga menyebut sebenarnya yang perlu diberikan pembebasan PPnBM bukan kategori 1.500 cc ke bawah.

"Biasanya di bulan-bulan menjelang Ramadhan, lebaran ini konsumsi rumah tangga naik. Itu dana pihak ketiga di perbankan terus naik, terutama saldonya yang Rp 5 miliar ke atas, kalau yang di bawah Rp 5 miliar itu angkanya flat, itu sejak tahun 2013 sampai tahun 2020. Artinya masyarakat sebenarnya yang perlu didorong bukan mobil-mobil yang 1.500 tetapi kalau dilihat dari multiplier-nya, memang yang 1.500 cc, ini memang pilihan kebijakan yang tidak mudah," kata Candra dalam kesempatan yang sama.

"Nah secara meluruh pendorongan konsumsi rumah tangga sebenarnya dari pembelian mobil ini, ternyata ini tidak terjadi (pelonjakan permintaan) seperti dari hasil survei itu," jelasnya.

"Kuncinya sebenarnya divaksinasi, vaksinasi kita terakhir itu di rapat kita dengan satgas itu baru 120 ribu per hari. Kalau vaksinasi 120 ribu atau 100 ribu kita ambil gampangnya, kalau satu tahun selesai itu per hari harus 1 juta, nah kita baru 100 (ribu) berarti kan 10 tahun, belum masalah vaksinasi apakah vaksinnya ada atau tidak. Bisa jadi ketidakpastian itu menjadikan orang yang memiliki duit itu menahan dulu, takutnya nanti vaksin dibuka harga mahal, orang harus beli sendiri, dan seterusnya," urai Guru Besar FEB Universitas Brawijaya ini.

Video: Kedai Kopi Mini Bernuansa Jepang di Kupang

Video: Kedai Kopi Mini Bernuansa Jepang di Kupang