FOLLOW detikOto
Rabu, 15 Jan 2020 15:30 WIB
76 Lembar STNK Dimatikan Polda Metro Jaya Pada 2019
Foto: STNK ilustrasi (dok. Istimewa)
Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia mulai bertindak tegas menghapus data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) bagi pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya mati 2 tahun. Aturan ini mulai diterapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
"Saat ini masih terus kita sosialisasikan. Namun Polda Metro Jaya sudah melakukan penghapusan beberapa data ranmor atas permintaan pemilik," terang Direktur Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Korlantas Polri Brigjen Halim Pagarra saat dihubungi detikcom, Rabu (15/1/2020).
Halim menambahkan pada 2019 lalu, sudah ada sekitar 76 unit kendaraan bermotor yang data regident-nya dihapus. Rinciannya, 67 kendaraan penumpang, 1 unit kendaraan beban, 7 unit sepeda motor, dan 1 unit kendaraan khusus (ransus).
Dari jumlah total kendaraan tersebut, 8 unit diantaranya sudah dimusnahkan dengan metode penghancuran/scrapping yang dilakukan oleh pihak swasta.
Memang tidak semua kendaraan itu dimusnahkan. Namun ada juga yang masih layak pakai sehingga bisa didonasikan. Kendaraan-kendaraan itu ada yang disumbangkan ke lembaga pemerintah untuk dijadikan kendaraan operasional. Juga ada yang didonasikan ke sekolah-sekolah menengah kejuruan untuk kebutuhan praktikum.
Selain itu, ada juga 12 unit kendaraan bermotor yang dalam kondisi tidak digunakan lagi karena rusak berat, sehingga akan dilakukan penghancuran.
Untuk diketahui, kebijakan penghapusan data regident ranmor ini berpijak pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74 ayat 2 (b). Dalam aturan itu, akan dilakukan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
Selain itu, aturan tersebut juga punya landasan hukum Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Pasal 110 dan 114.
Simak Video "Polri Masih Tutup Pelayanan SIM-STNK Sampai 29 Juni"
[Gambas:Video 20detik]
(lua/rgr)
"Saat ini masih terus kita sosialisasikan. Namun Polda Metro Jaya sudah melakukan penghapusan beberapa data ranmor atas permintaan pemilik," terang Direktur Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Korlantas Polri Brigjen Halim Pagarra saat dihubungi detikcom, Rabu (15/1/2020).
Dari jumlah total kendaraan tersebut, 8 unit diantaranya sudah dimusnahkan dengan metode penghancuran/scrapping yang dilakukan oleh pihak swasta.
Memang tidak semua kendaraan itu dimusnahkan. Namun ada juga yang masih layak pakai sehingga bisa didonasikan. Kendaraan-kendaraan itu ada yang disumbangkan ke lembaga pemerintah untuk dijadikan kendaraan operasional. Juga ada yang didonasikan ke sekolah-sekolah menengah kejuruan untuk kebutuhan praktikum.
Selain itu, ada juga 12 unit kendaraan bermotor yang dalam kondisi tidak digunakan lagi karena rusak berat, sehingga akan dilakukan penghancuran.
Untuk diketahui, kebijakan penghapusan data regident ranmor ini berpijak pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 74 ayat 2 (b). Dalam aturan itu, akan dilakukan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
Selain itu, aturan tersebut juga punya landasan hukum Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2012 Pasal 110 dan 114.
Simak Video "Polri Masih Tutup Pelayanan SIM-STNK Sampai 29 Juni"
[Gambas:Video 20detik]
(lua/rgr)
