Harmonisasi Pajak Terbit, Honda: Pemerintah Makin Serius Atasi Emisi

Tokyo - Pemerintah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi mobil listrik melalui PP No.73 tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Dengan dikeluarkannya PP tersebut, Honda menyambut positif. Pihaknya menilai jika pemerintah dianggap makin serius memikirkan persoalan uji emisi kendaraan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan dikeluarkannya PP no 73 yang mengatur PPnBM kendaraan, berarti membuktikan pemerintah makin serius memikirkan persoalan emisi kendaraan," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy saat ditanya detikcom.

Menurutnya, hal ini tentu sejalan dengan komitmen dari Honda yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Namun, kata Billy pihaknya belum bisa menerapkan strategi yang akan diambil karena masih menunggu petunjuk teknis sebagai landasan.

"Hal ini tentu saja sejalan dengan komitmen Honda yang mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Namun kami belum bisa menerapkan strategi yang akan diambil sebelum juknis atau petunjuk teknis sebagai landasan Perpres dan Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan," jelasnya.

Dia menambahkan penerapan teknologi elektrifikasi harus dipelajari dengan baik agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia. Honda kini masih terus menunggu untuk bertindak setelah aturan dari pemerintah jelas dan ada solusi yang terbaik.

"Sekarang kami punya banyak opsi dan akan melakukan action secepatnya setelah jelas semua aturan dari pemerintah dan tentunya memilih solusi yang terbaik untuk Indonesia dan konsumen kita," tutupnya.