Toyota Harap Tetap Ada Insentif untuk Mobil Hybrid

Toyota Harap Tetap Ada Insentif untuk Mobil Hybrid

Rangga Rahadiansyah - detikOto
Minggu, 03 Mar 2019 15:00 WIB
Foto: Ruly Kurniawan
Jakarta - Pemerintah saat ini memang tengah menyiapkan regulasi kendaraan ramah lingkungan berbasis tenaga listrik. Di industri otomotif, saat ini sudah ramai digunakan kendaraan ramah lingkungan berupa teknologi hybrid.

Teknologi hybrid menggabungkan mesin bakar dan motor listrik serta baterainya. Tapi, dalam Peraturan Presiden mengenai kendaraan listrik, mobil hybrid tidak dibahas. Perpres itu hanya mengatur kendaraan berbasis tenaga listrik baterai.



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk perpres itu memang dikhususkan untuk BEV dan itu mobil yang pakai baterai memang ingin dipercepat," kata Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian RI, Putu Juli Ardika beberapa waktu lalu.

Namun, PT Toyota-Astra Motor (TAM) berharap mobil hybrid juga mendapat insentif dalam program LCEV atau low carbon emission vehicle (kendaraan dengan emisi karbon rendah). Menurut Direktur Pemasaran PT TAM, Anton Jimmi, pihaknya berharap ada sedikit subsidi atau insentif karena hybrid mungkin akan membantu.



"Kami masih menunggu (peraturannya), berdasarkan komunikasi ke pemerintah bahwa kami memasukkan hybrid sebagai salah satu electric car, karena untuk melompat langsung ke battery EV (kendaraan listrik sepenuhnya) itu banyak sekali infrastruktur yang dibutuhkan. Kalau untuk hybrid, dengan mengandalkan fasilitas yang ada sekarang di seluruh Indonesia, sudah siap. Tapi kalau battery EV mungkin hanya beberapa daerah tertentu, jadi tidak bisa menjangkau lapisan yang menyeluruh," kata Anton.

"Kedua, tujuan dari LCEV itu komitmen dari produksi. Toyota komitmen, kalau pemerintah memberikan insentif untuk hybrid kita siap untuk memproduksi hybrid," sambungnya.

Untuk melompat langsung ke kendaraan listrik, Toyota punya pandangan sendiri. Karena kalau langsung ke kendaraan listrik, dibutuhkan infrastruktur yang memadai.

"Butuh infrastruktur, penyesuaiannya banyak, jadi apakah itu langsung menyebar dalam jumlah banyak ke seluruh Indonesia, kita ada sedikit concern," katanya. (rgr/ddn)

Hide Ads