Tentang B20, Organda : Pemerintah Realistis Dong

Jakarta - Awal September 2018 nanti Pemerintah mulai memperluas kebijakan biosolar 20% atau B20 untuk kendaraan yang tidak disubsidi atau non public service obligation (PSO). Jadi, kendaraan umum dan penumpang harus menggunakannya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kurnia Lesani Adnan yang juga memiliki Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) meminta agar Pemerintah realistis. Sebab, keputusan tersebut berbanding terbalik akan perkembangan teknologi kendaraan di Indonesia sekarang.

"Saat ini kami menggunakan solar B10 dan harus sering mengganti filter BBM lebih cepat dari jadwal yang di rekomendasikan oleh pabrikan (15.000 km). Bisa dibayangkan kalau kita lalai sedikit saja bahayanya seperti apa," kata Sani.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut karena peforma mesin mengalami masalah seperti terjadi blocking pada filter atau penyaring BBM (solar). "Ketika terjadi blocking pada filter, resiko kecelakaan sangat tinggi khususnya ketika bus dalam posisi jalan menanjak dengan kecepatan tinggi. Jadi, jika kualitas solar tidak sesuai dengan kriteria mesin membuat tenaga mesin menjadi turun secara mendadak akibat filter bbm tersumbat (terjadi blocking karena gel," ungkap Sani.

Sementara memasuki 2020 pemerintah mencanangkan standar Euro 4. Saat ini bus berstandar Euro 2 saja sudah kesulitan akan solar B10.

"Kami minta pemerintah bersikap realistis dalam membuat kebijakan. Saat ini supply BBM solar sudah mulai langka. Seperti di Bengkulu bus kami antri mulai jam 7:00 baru dapat diisi pukul 16:00. Apa yang di harapkan pemerintah?" tutur Sani dari PO SAN Putra Sejahtera. (ruk/lth)