Beli Mobil Harus Ada Garasi, Gaikindo Minta Didiskusikan Lagi

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta bakal menggalakkan kembali peraturan soal kepemilikan garasi. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 yang berisi tentang wajib memiliki garasi sebelum membeli kendaraan.

Pada kebijakan itu disebutkan bahwa semua orang atau badan usaha yang membeli kendaraan bermotor wajib memiliki garasi dengan dibuktikan melalui surat kepemilikan garasi dari kelurahan setempat. Surat kepemilikan garasi ini menjadi salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keputusan tersebut tengah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tak sedikit pula yang tidak setuju akan hal ini. Seperti Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D. Sugiarto, dia meminta pemerintah untuk memikirkan kembali kebijakan tersebut.

"Saya rasa harus dirundingkan lagi antara para pelaku industri, Pemda, pengembang, dan lainnya (terkait Perda tersebut)," ujar Jongkie dihubungi oleh detikOto, Kamis (8/9/2017).

"Karena industri otomotif itu salah satu penyumbang APBN yang besar, satu tahun bisa Rp 100 trilliun lebih. Kalau dikecilin (pendapatan Industri) ya kita tidak masalah, tapi kita juga akan nyetor ke pemerintah kecil juga," tambahnya.

Di keadaan pemerintah yang sedang giat melakukan pembangunan infrastruktur, kata Jongkie, apabila ruang industri dibatasi akan berdampak kepada proyek pembangunan pemerintah.

"Pemerintah kan juga butuh dana untuk pembangunan infrastruktur, nah bila industri otomotif dibatasi sumbangan ke APBN otomatis akan kecil pastinya. Kita ini berada dalam satu rantai yang saling berhubungan, jangan dipikirkan sepotong saja," ujar Jongkie.

"Saya yakin pasti ada jalan keluar yang lebih pas tapi untuk hal ini, pemerintah harus mengulasnya kembali," tutupnya. (rgr/ddn)