Pajak Berdasarkan Emisi Gas, Gaikindo: Perlu Kajian Matang

Jakarta - Pemerintah berencana mengubah struktur perpajakan kendaraan bermotor, berdasarkan emisi gas buang yang dihasilkan. Bukan lagi berdasarkan besarnya kapasitas mesin. Tanggapan Gaikindo pun hal ini perlu kajian lebih matang.

Karena Gaikindo menilai mengubah kebijakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Seluruh kesiapan dari sisi pemerintah, industri, dan konsumen harus disiapkan matang-matang.

"Itu bukan hal kecil perlu kajian matang secara strategis kita udah mengarah kesana," ungkap Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, saat dihubungi detikOto, Selasa (8/11/2016).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pemberitaan detikOto sebelumnya, struktur perpajakan kendaraan di Indonesia saat ini, mengacu pada faktor kapasitas mesin/Cubic Centimetre (CC). Semakin besar cc-nya semakin mahal pajaknya.

Ke depan, pemerintah tengah mendorong agar perhitungan pajak kendaraan dengan menghitung emisi karbon dioksida yang dihasilkan kendaraan. Semakin besar emisinya, maka semakin besar pajaknya.

Hal itu disampaikan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, I Gusti Putu Suryawirawan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan mendorong para produsen otomotif, jika sistem perpajakan sudah berbasis karbon.

"Pajaknya menggunakan CO2, itu tentunya akan menjadi alat pendorong, supaya mereka menghasilkan kendaraan yang semakin ramah lingkungan, termasuk kendaraan listrik," ujarnya.

Pembicaraan mengenai perubahan struktur perpajakan ini tengah dilakukan dengan beberapa instansi yang terkait. "Mengukur lewat emisi CO2 nantinya. Kita diskusi antara Kemenperin, LH (Lingkungan Hidup), Kementerian Keuangan, Gaikindo, dan produsen. Dan kita udah ngumpulin sumber dari berbagai negara, supaya kita ga usah menyusun dari nol lagi," tutur Putu.

Putu menambahkan pemerintah berupaya merealisasikan hal tersebut. Namun untuk mewujudkannya harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

"Soalnya kan kalau keuangan, kan gak bisa gitu aja merubah struktur pajaknya. Kan Keuangan punya perhitungan dengan pajak yang sekarang, penerimaannya berapa, berarti dengan sistem yang baru, minimal sama atau lebih," jelas Putu. (dry/lth)

pajak mobil