Produsen Minta Pajak Sedan Diturunkan, Ini Kata Menperin

Purwakarta - Baru-baru ini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) meminta agar pemerintah bisa menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil jenis sedan. Soalnya, PPnBM sedan masih tergolong tinggi sehingga menyebabkan harga sedan menjadi mahal.

Ketua I Gaikindo, Jongkie D Sugiarto mengatakan, pihaknya sedang mengusulkan kepada pemerintah untuk bisa menurunkan PPnBM sedan dari 30 persen menjadi 10 persen.

"Kami usulkan kepada pemerintah melalui Gaikindo, Bapak-bapak di Perindustrian tolong dong PPnBM sedan diturunkan jadi 10 persen," kata Jongkie di Jakarta beberapa waktu lalu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pihaknya sudah menerima permintaan Gaikindo tersebut. Namun, kata Saleh, untuk menghasilkan dampak positif, ia harus berkoordinasi dengan kementerian terkait.

"Tentu nanti pasti kita koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, dalam hal ini dengan Kementerian Keuangan," kata Saleh di sela acara Peresmian Pabrik Furukawa Indomobil Battery Manufacturing di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (5/2/2015).

Dengan begitu, kata Saleh, hasil diskusi tersebut tidak akan membuat Pemerintah maupun produsen otomotif mengalami kerugian.

"Produsen maupun negara jangan sampai ada yang dirugikan. Ya win-win solution," katanya.

Ketika dikonfirmasi oleh detikOto terkait perkiraan waktu penurunan PPnBM sedan, Saleh menjawab agar penurunan itu bisa dilakukan secepatnya. Soalnya, menurut Saleh, kalau pengajuan penurunan PPnBM itu sudah masuk, pihaknya sudah pasti mediskusikan hal itu secepatnya.

"Ya paling nanti akan dibahas. Harusnya kalau udah masuk ya udah dibahas. Harusnya ya kalau bisa tahun ini kan lebih bagus tapi kan perlu pembahasan kita perlu diskusi. Ya kalau tidak tahun ini ya tahun depan lah," bebernya.

Dengan adanya wacana penurunan PPnBM sedan itu, Saleh mengatakan, wacana tersebut pastinya akan berdampak positif. Namun, ia berharap agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Ya pasti (positif). Tentu kita juga berharap bahwa dengan kita membuat kebijakan tersebut, baik produsen tidak akan dirugikan, pemerintah juga tidak dirugikan," tambahnya.

(rgr/ddn)