Di Beijing, Punya Mobil Baru Kian Sulit

Di Beijing, Punya Mobil Baru Kian Sulit

- detikOto
Kamis, 07 Nov 2013 14:20 WIB
Di Beijing, Punya Mobil Baru Kian Sulit
Beijing - Ada banyak cara untuk melakukan pembatasan mobil di sebuah kota. Di Beijing, pemerintah kota melakukan pembatasan dengan membatasi jumlah pelat nomor yang mereka keluarkan tiap bulan. Tahun depan, jumlah pelat nomor itu bahkan akan dikurangi lagi.

Tiap bulan Beijing sejak tahun 2011 hanya mengeluarkan sekitar 20.000 izin kendaraan baru. Masyarakat yang ingin membeli mobil harus lebih dahulu mendaftarkan namanya untuk kemudian diundi tiap bulan siapa yang berhak mendapat izin dan pelat nomor.

Alhasil, banyak warga Beijing yang sudah memiliki uang belum bisa memiliki mobil karena namanya tidak keluar di undian bulanan itu. Langkah pembatasan juga dilakukan oleh pemerintah Shanghai dan Guangzhou. Hanya saja di sana bukan sistem undian atau lotere yang diterapkan, tapi lelang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini, Beijing Daily seperti dikutip Inautonews melaporkan kalau ibukota negeri tirai bambu itu akan mengurangi kembali angka pelat nomor yang akan mereka keluarkan hingga 38 persen sebagai upaya untuk mengurangi polusi dan kemacetan lalu lintas di sana.

Beijing akan mengurangi jumlah tahunan pelat nomor baru menjadi hanya 150.000 pada tahun 2014 dari 240.000 yang dilakukan sekarang.

Bahkan langkah itu menurut rencana bukanlah yang terakhir. Karena pada tahun 2017 pemerintah berencana hanya akan mengeluarkan 90.000 pelat nomor dan izin untuk kendaraan bermesin konvensional karena sisanya ingin diberikan pada kendaraan ramah lingkungan.

"Mereka memiliki target untuk mengontrol jumlah total kendaraan sebanyak 6 juta , sehingga mereka harus mengurangi jumlah kendaraan yang terdaftar setiap tahun," kata John Zeng, peneliti di LMC Automotive.

"Ini akan membuat penjualan di kota-kota lebih sulit," tambahnya.

Selain pembatasan izin kendaraan baru, Beijing dikabarkan juga tengah merumuskan rencana untuk membatasi jumlah kendaraan komersial besar dan mempelajari mekanisme pajak kemacetan lalu lintas.




(/)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads