Demikian disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (7/5/2012).
"Kendaraan hybrid sudah ada, tapi mahal oleh sebab itu harus ada insentif fiskal pajak, agar kendaraan-kendaraan yang berteknologi tinggi hybrid itu, hemat energi, hemat bahan bakar bisa digunakan masyarakat," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cara pembatasan BBM berdasarkan kapasitas mesin jelas bukan opsi yang tepat, jadinya tenaga alternatif seperti listrik dan CNG atau gas dipikirkan pemerintah.
Ketua I Gaikindo Jongkie D Sugiarto menuturkan agar harga mobil listrik murah dan terjangkau memang perlu insentif pemerintah. Apalagi pemerintah di negara lain sudah biasa memberikan insentif.
"Kalau boleh pesan, pemerintah perlu satu skema agar mobil listrik ini menjadi menarik di mata masyarakat,"ucap Jongkie.
Maka harga murahlah yang bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk memiliki mobil listrik.
"Salah satunya, perlu dipertimbangan insentif atau mengurai pajak sehingga mobil listrik bisa bersaing. Karena produksinya itu lebih mahal. Selain itu (insentif) agar masyarakat minat membeli mobil listrik, pemerintah juga harus memberikan mempermurah biaya masuk, PPnBM atau yang lainnya," tutupnya.
Sebelumnya, pada 2009 lalu, Menkeu saat itu yakni Sri Mulyani sempat menyebutkan insentif untuk mobil ramah lingkungan tengah dikaji pemerintah. Namun hingga saat ini, insentif yang dimaksud belum terwujud.
(ddn/ddn)












































Komentar Terbanyak
Jawaban Pindad soal Prabowo Minta Desain Mobil Khusus Presiden Sapa Rakyat
BYD Luncurkan Denza N9 Flash Charge: Jarak Tempuh 1.520 Km, Ngecas Cuma 9 Menit
Prabowo Minta Pindad Bikin Mobil Presiden Khusus buat Sapa Rakyat